Surabaya (ANTARA News) - Pelayaran Kebangsaan (PK) VII yang diikuti 159 mahasiswa di tanah air, merekomendasikan agar pemerintah mempertegas soal kepemilikkan pulau-pulau terluar dengan melakukan tindakan hukum dan politik.
Hal tersebut merupakan salah satu dari 16 butir rekomendasi oleh para mahasiswa yang mengikuti PK VII selama sepuluh hari dari 11 Juni sampai 21 Juni 2007 dengan rute Jakarta-Kupang-Atambua-Surabaya. Acara pelayaran itu digagas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas, bekerjasama dengan TNI AL.
Koordinator PK VII, Abdul Muin Angkat, di Surabaya, Kamis, mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dari PK VII itu akan ditujukan kepada Presiden RI, DPR RI, DPD, Pemerintah Daerah (Pemda), Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), LIPI, Bapenas, dan Bapeda.
"Rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan yang dilakukan mahasiswa selama mengikuti pelayaran, termasuk pula saat mengunjungi sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti, Kupang dan Atambua," katanya.
Rekomendasi lainnya yang cukup menonjol dari peserta PK VII, yakni, meminta pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang berfungsi untuk memperjelas tapal batas antara Indonesia dengan negara tetangga, meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga tapal batas.
"Selanjutnya memobilisasi penduduk untuk menempati pulau-pulau terluar serta menyiapkan `grand design policy` bervisikan kemaritiman," katanya.
Ia menyatakan alasan merekomendasikan pengawasan pulau terluar tersebut, terkait dengan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga, seperti, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Philipina, India, Australia, Thailand, dan Timor Leste.
Kondisi tersebut memberi peluang timbulnya konflik serta eksploitasi berlebih terhadap sumber daya yang ada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara asing lainnya.
"Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan," katanya.
Di samping itu, hasil PK VII juga membahas mengenai sumber daya alam Indonesia yang besar, dan potensi tersebut jika dikelola dengan baik akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Namun, kata dia, di balik itu juga akan memberikan peluang timbulnya konflik serta eksploitasi berlebih akan sumber daya yang ada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan negara-negara tetangga dan negara asing lainnya.
"Sumber daya alam yang melimpah itu membuat Indonesia menjadi incaran negara-negara maju," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
