Unggahan itu berisi link tulisan di salah satu website yang menyebut nama Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ustad Somad. Ketua MPR, seperti dalam judul tulisan, menyesalkan sikap pemerintah Hong Kong yang menolak salah satu WNI, Ustad Abdul Soma ke wilayahnya.
Link terkait tulisan dalam website yang diunggah Kementan tak lagi dapat diakses publik sejak pukul 10.30 WIB tadi.
Warganet bereaksi menyoal yang hal ini. Hingga siang tadi sekitar 157 pemilik akun Twitter yang berkomentar.
"Akun resmi kementrian apa layak memposting ttg ditolaknya WNI oleh imigrasi negara lain sedangkan WNI tsb tdk mewakili pemerintah. Akun resmi kementrian selayaknya paham KEDAULATAN NEGARA shg tdk ikut mendorong kemenlu utk menanyakan ke negara yg menolak masuk. Paham ?," tulis akun @JangkarDKI.
"Tidak suka dengan pemerintah tapi masih mau makan gaji dari negara ya," tulis akun @yudho22.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Rupanya salah satu staf yang mengelola akun Kementan melakukan kesalahan. Staf yang diketahui bernama Abiyadun itu mengira akun Twitter yang dia buka merupakan akun pribadinya.
Atas kelalaian, pihak Kementan lantas menonaktifkan Abiyadun sebagai pengelola akun Twitter Kementan.
"Sobat Tani Tweet semalam merupakan human error salah satu admin kami. atas kejadian ini admin ybs sudah di nonaktifkan sebagai admin twitter kementan. berikut permintaan maaf yang bersangkutan di akun nya," tulis pihak Kementan hari ini pukul 00.11 WIB.
Hingga berita ini diturunkan permintaan ANTARA News untuk tanggapan dari humas Kementan belum dipenuhi.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017
