Kuala Lumpur (ANTARA News)- Malaysia memperingatkan Duta Besar (Dubes) Uni Eropa (UE) di Kuala Lumpur, Thierry Rommel, untuk tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negerinya setelah pernyataan yang mengecam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan etnik Melayu.
Laporan-laporan berita akhir pekan menyebutkan bahwa Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Tun Razak, menilai Rommel seharusnya tidak mengomentari politik-politik dalam negeri Malaysia.
"Seorang utusan seharusnya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyangkut kebijakan-kebijakan negara di mana ia ditempatkan," kata Najib, seperti dikutip surat kabar The Daily Star.
Ia menimpali, "Ini dapat ditafsirkan sebagai berusaha melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri pemerintah. Tugas seorang dubes adalah membantu lebih mempererat hubungan-hubungan bilateral."
Rommel pada hari Kamis (21/6) mengecam kebijakan jatah golongan Malaysia yang menguntungkan etnik Melayu, dan mengatakan hal itu mengganggu negara itu dan dapat menghambat perjanjian perdagangan bebas.
Ia mengatakan, daya tarik Malaysia bagi kalangan investor asing menjadi lemah karena kebijakan-kebijakan pendidikan dan ekonomi menguntung etnik Melayu dan kelompok-kelompok pribumi.
Rommel mendesak Malaysia untuk meninjau kembali kebijakan jatah rasial itu dan mengatakan perlindungan dalam kebijakan-kebijakan itu mempersempit persaingan dan efisiensi.
Najib mengatakan, akan melakukan konsultasi dengan kementerian luar negeri sebelum memutuskan apakah Kuala Lumpur secara resmi akan memprotes pernyataan-pernyataan Rommel itu.
Malaysia sejak tahun 1970-an menggunakan kebijakan aksi golongan untuk membantu menutup kesenjangan kekayaan antara etnik Melayu dan masyarakat minoritas China.
Negara itu berpenduduk 27 juta jiwa, 60 persen adalah etnik Melayu yang Muslim, 26 persen China dan delapan persen India, demikian laporan AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
