Bandung (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Coorporation Agreement/DCA) antara Indonesia dan Singapura memiliki kecenderungan melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"DCA antara Indonesia dengan Singapura itu memiliki kecenderungan melanggar Pembukaan UUD 1945, juga melanggar Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat jumpa pers hasil Mukernas I PPP 2007 di Bandung, Minggu.
Dikatakan, DCA juga telah melanggar UU Pemerintahan Daerah No 32 tahun 2004, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997.
Oleh karena itu, katanya, memperhatikan berbagai kecenderungan pelanggaran terhadap berbagai perundang-undangan itu, pihak PPP meminta pemerintah segera membatalkan perjanjian tersebut karena cenderung memiliki kerugian besar bagi negara Indonesia.
Mukernas I PPP itu juga meminta pemerintah segera meningkatkan peran strategisnya agar Negara Palestina segera terwujud menjadi sebuah negara yang merdeka, aman, damai, bermartabat, terlepas dari penjajahan Israel yang masih membelenggu dengan berbagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan terhadap rakyat sipil Palestina.
Menyingung tentang pendidikan nasional, Suryadharma Ali menyatakan bahwa PPP minta pemerintah segera memperbaiki sistem pendidikan nasional agar berbagai masalah yang kini masih terjadi dapat segera diselesaikan seperti maslaah perbedaan tafsir atas perlu tidaknya dilaksanakan kembali Ujian Nasional (UN).
Standarisasi kualitas pendidikan di tengah keberagaman kondisi daerah-daerah di Indonesia serta sarana fisik yang sangat memprihatinkan ditambah masih banyaknya punggutan terhadap siswa, harus segera diatasi pemerintah agar peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai secara menyeluruh, katanya.
Sedangkan menyoroti masalah kemelut harga minyak goreng yang saat ini terus terjadi, ia mengharapkan pemerintah senantiasa bersungguh-sungguh dalam penyelesaian kemelut harga minyak goreng tersebut.
"Sangat ironis Indonesia sebagai negara penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, justru masyarakat Indonesia sudah sulit untuk menjangkau harga minyak goreng." ucapnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
