Jerusalem (ANTARA News)- Israel, Minggu, setuju mentransfer dana ratusan juta dolar AS kepada pemerintah darurat Presiden Palestina, Mahmud Abbas, sebuah tindakan yang bertujuan mengucilkan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Uang itu, hasil pendapatan pajak Palestina yang ditahan Israel sejak Hamas berkuasa dalam pemilu 2006, adalah bagian dari paket pendapatan terdahulu untuk mendukung Abbas yang kemungkinan akan diumumkan PM Ehud Olmert dalam KTT di Mesir, Senin.
Israel ingin mengucilkan Hamas secara ekonomi, diplomatik dan miiter di Jalur Gaza, yang kelompok Islam itu kuasai lebih dari sepekan lalu, sementara mengizinkan dana mengalir ke pemerintah darurat Abbas di Tepi Barat.
Seorang pejabat pemerintah Israel mengatakan kabinet Olmert menyetujui pengiriman dana sekitar 350 juta dolar AS, kurang dari 700 juta dolar yang dituntut Presiden Palestina itu.
Dana itu akan diberikan kepada pemerintah darurat secara bertahap, apabila mekanisme diberlakukan untuk menjamin uang itu tidak akan sampai ke tangan Hamas di Gaza.
Tidak segera jelas apakah kabinet juga menyetujui usulan-usulan untuk mencabut larangan perjalanan bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, di mana Fatah dominan.
"Kami akan berusaha dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk menggunakan peluang-peluang yang tercipta sebagai hasil dari kejadian di Jalur Gaza baru-baru ini, untuk membangun satu proses diplomatik dengan Palestina," kata Olmert kepada wartawan, sepertri dilaporkan Reuters.
Dengan membebaskan pendapatan pajak itu, katanya, akan "secara berangsur-angsur membantu pemerintah baru Palestina -- bukan satu pemerintah Hamas".
Sejak pengambil alihan Gaza oleh Hamas, Olmert berbicara tentang penentuan landasan kerja bagi pemulaian kembali perundingan dengan Abbas mengenai negara Palestina, tapi tidak menyetujui seruannya bagi perundingan segera mengenai perjanjian perdamaian akhir.
Menyinggung pertemuannya dengan Abbas, Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Raja Abdullah dari Jordania di kota wisata Sharm El Sheikh, Laut Merah, Olmert mengatakan ia akan mengajukan tuntutan-tuntutan keamanan Israel kepada pemimpin Palestina itu.
Tapi ia mengatakan ia juga akan menyuarakan "kesediaan Israel untuk bekerjasama dengan pemerintah baru yang mentaati prinsip-prinsip masyarakat internasional".
Olmert mengacu pada tuntutan Barat, yang ditolak Hamas untuk mengakui Israel, menghentikan aksi kekerasan dan mentaati perjanjian-perjanjian perdamaian sementara yang ada.
Israel berencana akan menghentikan semua bantuan kecuali pasokan kemanusiaan dan kebutuhan pokok ke Gaza, yang berpenduduk 1,5 juta jiwa. Negara itu meminta jaminan agar pendapatan pajak itu tidak sampai ke Hamas.
Palestina memperkirakan Israel menahan 700 juta dolar pendapatan pajak . Israel mengatakan jumlah yang sama dibekukan atas perintah pengadilan.
Keputusan kaibnet itu membuka jalan bagi Israel untuk membebaskan uang yang ditahannya kepada Palestina serta memulai kembali pengiriman pendapatan pajak sekitar 50 juta dolar per bulan.
Dalam perundingan-perundingan dengan sejawat Israel mereka, para pejabat AS meminta Israel mencabut larangan akses bagi warga Palestina ke Lembah Jordan, serta menyingkirkan penghadang jalan , pos-pos pemriksaan dan penghadang jalan dekat pusat-pusat yang banyak dihuni warga Palestina termasuk Al Khalil (Hebron) , Bethlehem dan Nablus.
Para pejabat keamanan Israel terutama keberatan untuk menyingkirkan penghadang jalan dan pos pemeriksaan dekat Nablus, dengan alasan sarana itu diperlukan untuk mencegah para pejuang dari Tepi Barat menyusup ke Israel.
Palestina mengatakan pos-pos pemeriksaan itu adalah hukuman kolektif. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
