Jakarta (ANTARA News) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai perusahaan terbuka berkeberatan dengan rencana pemerintah menjadikan perusahaan tersebut menjalankan tugas "Public Service Obligation" (PSO), kata Direktur Utama PGN, Sutikno.
"PSO itu terkait APBN yang artinya saham publik akan terdilusi. Apa pemegang saham mau?," katanya, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin.
Meski demikian, pihaknya masih mengkaji usulan itu dan sebagai jalan tengah disarankannya, agar pemerintah membentuk anak perusahaan atau institusi baru yang mendapat penyertaan saham dari pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi pemilik saham.
Usulan PSO itu dimaksudkan, agar PGN bisa meningkatkan investasi pipa gas buat rumah tangga, sebab sampai saat ini investasinya masih rendah.
Menurut Sutikno, investasi pipa gas kota baru mencapai titik impas setelah 30 tahun, sementara itu sebagai perusahaan terbuka PGN dituntut memberikan keuntungan sesegera mungkin.
Ia mengatakan, untuk memasang pipa gas ke rumah tangga membutuhkan sekitar Rp1,5 juta per pelanggan, sedangkan pemakaian rumah tengga per bulan hanya Rp15.000 hingga Rp20.000. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
