"Saya yakin karena kekurangan gizi maka mereka kena campak. Itu juga jelas bahwa mereka terkena berbagai macam penyakit lainnya yang memperberat kondisi mereka," kata dia, di Timika, usai mengunjungi para pasien KLB, di Kabupaten Asmat, Kamis.
Menurut dia, untuk mengatasi persoalan di Asmat sangat tidak mungkin hanya ditangani Kementerian Kesehatan, melainkan harus melibatkan banyak pihak untuk bersama mengambil langkah memperbaiki sistem pelayanan.
Selain itu juga untuk mengambil langkah dalam mengobati, meningkatkan imunisasi, perbaikan gizi, serta penguatan di bidang lain agar bisa mempermuda jangkauan pelayanan.
"Terlalu banyak hal dan membutuhkan jangkah panjang untuk membicarakan penanganan masalah ini. Tapi Kementerian Kesehatan tidak mungkin bergerak sendiri karena harus ada pembenahan lain mulai dari ketersediaan BBM bagi masyarakat, akses penyaluran air bersih dan hal lain," kata dia.
Ia menyinggung kondisi geografis di Asmat yang mana semua masyarakat berada di atas daerah rawa-rawa. Selain itu, jangkauan ke pusat pengobatan juga sangat sulit karena masyarakat harus menggunakan jalur laut dan sungai.
Meski setiap warga telah memiliki sampan dan perahu masing-masing, akan tetapi jangkauan dan jalur tempuh yang sangat susuh menjadikan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM walau pemerintah sudah menerapkan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia.
Selain itu sebanyak 23 distrik (kecamatan) di Asmat yang berjauhan dan memerlukan waktu tempuh lama.
Dari 23 distrik itu tercatat sebanyak 20 distrik yang telah tersisir oleh hampir seluruh tim kemanusian termasuk TNI dan Kepolisian Indonesia. "Kami memantau, selain di Rumah Sakit, perawatan bagi para korban juga tersebar di tempat ibadah dan posko-posko," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, dr Alosius Giyai, menyatakan, gizi buruk bisa terjadi karena berbagai aspek yang belum dibenahi dan terpenuhi, di antaranya aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan serta bidang kesehatan.
"Terlalu banyak hal dan membutuhkan jangkah panjang untuk membicarakan penanganan masalah ini. Tapi Kementerian Kesehatan tidak mungkin bergerak sendiri karena harus ada pembenahan lain mulai dari ketersediaan BBM bagi masyarakat, akses penyaluran air bersih dan hal lain," kata dia.
Ia menyinggung kondisi geografis di Asmat yang mana semua masyarakat berada di atas daerah rawa-rawa. Selain itu, jangkauan ke pusat pengobatan juga sangat sulit karena masyarakat harus menggunakan jalur laut dan sungai.
Meski setiap warga telah memiliki sampan dan perahu masing-masing, akan tetapi jangkauan dan jalur tempuh yang sangat susuh menjadikan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM walau pemerintah sudah menerapkan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia.
Selain itu sebanyak 23 distrik (kecamatan) di Asmat yang berjauhan dan memerlukan waktu tempuh lama.
Dari 23 distrik itu tercatat sebanyak 20 distrik yang telah tersisir oleh hampir seluruh tim kemanusian termasuk TNI dan Kepolisian Indonesia. "Kami memantau, selain di Rumah Sakit, perawatan bagi para korban juga tersebar di tempat ibadah dan posko-posko," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, dr Alosius Giyai, menyatakan, gizi buruk bisa terjadi karena berbagai aspek yang belum dibenahi dan terpenuhi, di antaranya aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan serta bidang kesehatan.
Di bidang kesehatan kata Giyai, meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, cakupan administrasi oleh tenaga kesehatan, serta akses yang memperlancar pelayanan kesehatan.
Pewarta: Jeremias Rahadat
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
