Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan kembali warganya yang berpolitik, agar tidak sampai membawa-bawa nama Muhammadiyah.
"Berpolitik hak bebas bagi warga Muhammadiyah seiring dengan banyaknya partai politik (parpol), tapi jangan membawa nama Muhammadiyah," katanya dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah yang bertemakan "Muhammadiyah Dalam Penyelenggaraan Negara: Rahmat Atau Bencana", di Jakarta, Rabu malam.
Ia menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada politik kebudayaan dan kebangsaan hingga harus disucikan dari permasalahan yang membawa atribut parpol.
Dalam acara yang sama, Ketua Komisi Yudisial (KY), Busyro Muqoddas mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat daerah maupun nasional, saat ini membutuhkan kader-kader yang berasal dari Muhammadiyah.
"Pasalnya kader-kader Muhammadiyah itu sudah terdidik seiring pola kaderisasinya yang tersistem hingga melahirkan mereka yang egaliter dan inovatif," katanya yang juga aktifis Muhammadiyah.
Selain itu, kata dia, banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah hingga banyak memiliki potensi kaderisasi yang bisa mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara.
"Lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah merupakan kekuatan untuk melahirkan kader-kader," katanya.
Hal senada dikatakan pula oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Rajasa, yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut, yang menyatakan kader Muhammadiyah harus selalu tampil setiap detik di Republik Indonesia (RI).
"Kader Muhammadiyah harus perbanyak berada di semua lini baik di legislatif maupun lembaga negara, dan kader juga jangan bisa diam saja namun harus melakukan sesuatu untuk tanah air," katanya. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
