Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Faisal Basri akhirnya menjawab dua somasi yang diajukan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD-1 Partai Golkar Propinsi Jakarta, dengan menyatakan ia tidak merasa perlu memenuhi tuntutan somasi untuk memberikan klarifikasi atau minta maaf kepada Partai Golkar.
"Kami tidak merasa patut secara hukum untuk memberi klarifikasi atau meminta maaf kepada Partai Golkar," kata Faisal Basri di Jakarta, Kamis malam.
Kontra somasi yang disampaikan Faisal Basri dengan didampingi pengacaranya Firman Wijaya itu untuk menjawab somasi yang ditujukan kepadanya, tertanggal 19 Juni dan 25 Juni lalu.
Sementara untuk menjawab somasi kedua yang menyatakan apabila Faisal Basri tidak memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataannya di media massa maka pihak Badan Hukum dan HAM akan menempuh prosedur hukum, Faisal Basri menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum.
"Ngak usah nunggu tujuh hari, besok juga laporkan saja ke polisi," kata Faisal menantang.
Dalam kontra somasinya, disebutkan bahwa pernyataan Faisal di salah satu media online (detik.com tanggal 6 Juni berjudul "Pengamat Politik UI Faisal Basri: Cuma 2 Pasang Cagub, Pilkada DKI Hanya Mainan Orde Baru" merupakan suatu upaya mengawal demokrasi dalam suatu pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Tebaran pemikiran Faisal Basri tersebut adalah merupakan hak-hak yang fundamental dan dijamin serta dilindungi secara konstitusional, jadi bukan merupakan wilayah dan persoalan kriminal," kata Firman Wijaya.
Argumentasi keilmuan terhadap problem penegakan demokrasi tersebut disebut Firman sebagai suatu bentuk ekspresi yang lazim dalam dinamika demokrasi.
Lebih lanjut, Faisal balik menuduh cara-cara yang ditempuh Partai Golkar dengan mensomasi dirinya untuk mengklarifikasi dan meminta maaf tersebut sebagai "gejala munculnya Orde Baru Jilid Dua".(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
