"Proteksionisme mungkin hanya janji politik, tapi omongan ini bisa memicu proteksionisme di belahan dunia lain," kata Bambang saat memberikan materi dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis.
Bambang mengatakan tanda-tanda terjadinya proteksionisme sudah terlihat ketika AS memutuskan untuk menarik diri dari kerja sama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) seusai dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS.
Padahal dalam kondisi saat ini, sulit untuk mengabaikan AS sebagai salah satu daerah tujuan ekspor, karena negara adidaya ini merupakan negara yang memiliki tingkat PDB terbesar di dunia.
"Tidak mudah menghilangkan AS, yang saat ini merupakan pemilik PDB terbesar, sebagai sandaran perdagangan dunia, tapi TPP saja saat ini tinggal sejarah," ujarnya.
Selain itu, kerja sama perdagangan lainnya seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) juga terancam bubar setelah Kanada dan Meksiko terlihat enggan bekerja sama dengan AS.
"Kanada sendiri mulai melirik ke China atau Uni Eropa, setelah masuk dalam daftar 16 negara yang mengalami surplus perdagangan dengan AS. Meksiko juga bisa-bisa keluar dari NAFTA setelah selalu di-`bully` oleh AS," ujar Bambang.
Menurut Bambang, kondisi saling curiga tersebut bisa terjadi di kawasan lain, sehingga bisa menganggu semangat kerja sama dalam bidang perdagangan yang selama ini telah terjalin dengan baik.
"Kita harus tetap menjaga dan `firm`, apalagi indikator keterbukaan ekspor impor kita yang tercantum dalam SDG`s masih dibawah standar internasional, yang berarti ekonomi kita belum terbuka," katanya.
Ia mengharapkan kinerja perdagangan, terutama ekspor yang saat ini sedang tumbuh pesat, dapat berkembang lebih optimal untuk mendukung kinerja ekonomi, melalui diversifikasi produk maupun negara tujuan ekspor.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
