Terlebih, beberapa produk IKM nasional telah unggul di pasar global seperti makanan dan kerajinan.
"Produk IKM kita sangat unik dan cukup kompetitif. Dengan jumlah unit usaha yang banyak, peran IKM juga harus dapat dimaksimalkan," kata Ngakan melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
"Produk IKM kita sangat unik dan cukup kompetitif. Dengan jumlah unit usaha yang banyak, peran IKM juga harus dapat dimaksimalkan," tuturnya.
Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, antara lain pelaku IKM perlu memahami prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa diekspor ke luar negeri.
Selanjutnya, sebaran IKM yang berlokasi di beberapa wilayah membutuhkan peran dan fasilitasi dari aparatur pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekspor.
"Untuk solusinya, Kemenperin telah melakukan beberapa langkah strategis termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal yang salah satunya berupa pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan kapasitas pelaku IKM," jelasnya.
Kebijakan fasilitas nonfiskal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Dalam hal ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) di bawah BPPI Kemenperin bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan.
Kegiatan kerja sama yang dilakukan, antara lain pelaksanaan program pelatihan untuk pelaku IKM.
Pada tahun 2017, program tersebut diberikan kepada 30 pelaku IKM di Yogyakarta.
"Kami berharap, dengan adanya program ini, pengetahuan pelaku IKM mengenai mekanisme ekspor, dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan, standar produk di negara tujuan dan peluang pasar baru ekspor dapat ikut mendorong peningkatan ekspor produk industri dalam negeri," kata Ngakan.
(Baca juga: Kemenperin dorong IKM tangkap peluang Industry 4.0)
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Gilang Galiartha
COPYRIGHT © ANTARA 2018
