Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono menegaskan Rapat Konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR bukanlah dalam rangka menggantikan Rapat Paripurna DPR yang membahas interpelasi tentang persetujuan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747.
Kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Senin, Agung mengatakan interpelasi tetap berjalan terus, walaupun dilakukan rapat konsultasi tersebut.
Rapat konsultasi lanjutan antara Presiden Yudhoyono dan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi akan digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa (3/7) malam.
"Rapat konsultasi tidak mendapat amanat dari Badan Musyawarah (Bamus) untuk menggantikan rapat paripurna," katanya.
Menurut Agung, rapat konsultasi dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan yang lebih baik di antara lembaga-lembaga negara.
Dari pihak DPR yang akan hadir adalah para pimpinan fraksi, komisi dan badan-badan, serta pimpinan DPR sendiri. Sementara dari pihak pemerintah akan dihadiri oleh Presiden, Wapres Jusuf Kalla, para menko dan menteri-menteri terkait.
Mengenai adanya desakan agar para interpelator turut hadir dalam rapat tersebut, Agung mengatakan bahwa mereka sebenarnya juga sudah terwakili dalam kapasitas mereka sebagai pimpinan fraksi maupun badan-badan.
"Soal ini sudah menjadi interpelasi DPR dan bukan lagi sekadar para penggagas," katanya.
Jadi dari beberapa pimpinan badan, ujarnya, para interpelator itu sudah terwakili dengan sendirinya.
Sebelumnya, pada Senin (18/6) malam lalu, empat pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR Agung Laksono beserta tiga wakilnya, yakni Soetardjo Soerjogoeritno, Muhaimin Iskandar dan Zaenal Maarif, melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden Yudhoyono.
Rapat konsultasi yang berlangsung sekitar satu jam itu dihadiri Wapres Jusuf Kalla, tiga menko serta sejumlah menteri terkait.
Sidang Paripurna DPR pada Selasa (5/6) dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Hak Interpelasi tentang Resolusi DK PBB No.1747 diputuskan untuk ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, karena ketidakhadiran Presiden Yudhoyono. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
