Jakarta (ANTARA) - Tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance" akan menciptakan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan fiskal suatu negara, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, demikian kesimpulan kajian Bank Dunia seperti dikutip dari situs resmi Bank Dunia, Selasa.
Kajian bertajuk "Fiscal Policy and Economic Growth: Lessons for Eastern Europe and Central Asia" yang baru saja diluncurkan Bank Dunia itu mengambil contoh kasus dalam belanja pemerintah dan penerapan pajak di Eropa Timur, Turki, dan Asia Tengah (ECA) sejak 1990-an dan dibandingkan dengan tren di negara berpendapatan tinggi lainnya di dunia.
"Belanja negara yang tinggi sangat berisiko jika kapasitas kelembagaan pemerintah masih lemah," kata salah satu "Country Manager" Bank Dunia dan editor bersama kajian tersebut, Aristomene Varoudakis. "Belanja tidak akan optimal, defisit fiskal malah akan terjadi sehingga pajak yang lebih tinggi akan dikenakan untuk menutupi defisit yang akhirnya mendistorsi pasar dan keputusan bisnis."
Sedangkan salah satu Direktur Sektor Bank Dunia dan editor bersama Cheryl Gray menekankan tantangan utama di kebanyakan negara di Asia Tengah adalah meningkatkan efisiensi belanja negara.
"Ini sangat penting untuk meningkatkan prospek pertumbuhan dan memastikan belanja pada sektor kesehatan, pendidikan, pensiun, dan infrastruktur dapat dinikmati penduduk negara tersebut," katanya.
Kajian itu menemukan bahwa belanja negara di Kroasia mencapai dua kali lipat dari Thailand, dan 8 negara Eropa Timur yang bergabung dengan Uni Eropa membelanjakan tiga kali lebih besar untuk sektor sosial daripada Korea.
Kajian itu juga menawarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dalam sektor kesehatan, pendidikan, pensiun, dan infrastruktur yang berasal dari pengalaman di negara Chile, Korea dan Irlandia.
Di sisi pendidikan dan kesehatan, Eropa Timur memang memperoleh hasil yang baik, namun mahal. Memindahkan alokasi belanja dari program pendidikan dan pelayanan RS yang mahal pada pembiayaan per individu, serta memperbaiki model pembiayaan bersama pemerintah dan masyarakat akan meningkatkan efektifitas belanja negara.
Pada sisi infrastruktur, investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi jika pemilihan proyek tepat serta adanya jaminan ketersediaan biaya operasional dan perawatan. Menghilangkan subsidi juga akan membuat infrastruktur lebih menarik bagi investor.
Reformasi sistem pensiun perlu dilakukan untuk menciptakan ruang fiskal yang mendorong belanja lebih besar dalam rangka pertumbuhan ekonomi, dengan tetap melindungi mereka yang rentan. Di negara berpendapatan menengah, pensiun PNS harus disederhanakan serta dilengkapi dengan peran swasta dan struktur sosial yang mendukung. Dan di negara berpendapatan rendah, potongan pensiun yang rendah karena dibiayai oleh penerimaan negara mungkin menjadi pilihan terbaik, seperti di Georgia.
Dari sisi pajak, kajian itu mempelajari bagaimana penerapan pajak tetap (flat rate) berpengaruh pada ekonomi dan bagaimana pajak buruh bisa dipangkas untuk mengurangi pengangguran.
"Reformasi pajak tetap memiliki pengaruh yang bagus di Eropa Timur, namun perlu dilengkapi dengan langkah lain seperti memodernisasi administrasi pajak dan menurunkan pajak tenaga kerja," kata ekonom senior Bank Dunia Tracey Lane. Pengenaan pajak tetap di Slovakia berhasil menutup lubang-lubang pada penerimaan pajak dan memperbaiki kepatuhan.
Penurunan pajak tenaga kerja dan stimulasi penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan melalui reformasi tunjangan sosial dan merealokasi penerimaan negara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
