Yogyakarta (ANTARA News) - Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih, berpendapat pemerintah tidak boleh pilih kasih dalam menentukan sektor usaha yang dimasukkan ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Kalau sudah dibuat kriterianya, maka pemerintah harus konsisten. Jangan sampai pilih kasih terhadap sektor usaha yang tertutup atau terbuka," katanya kepada ANTARA di Yogyakarta, Selasa.
DNI adalah daftar yang mencantumkan sektor usaha yang tertutup atau tidak boleh dimasuki oleh pengusaha asing.
Menurut dia, pemerintah harus konsisten untuk menjalankan kebijakan yang terkait dengan investasi. Seringkali 'kebijakan yang cantik' menjadi tidak berguna karena implementasinya tidak tepat.
"Apakah DNI akan mendorong investasi Indonesia atau tidak, itu tergantung pada sektor apa saja yang masuk DNI tersebut," katanya.
Menurut dia, cabang produksi yang berpengaruh bagi orang banyak seharusnya tetap dikuasai negara, bukan sektor swasta maupun pihak asing.
Pada dasarnya DNI berguna untuk mendukung kepentingan nasional, dengan memberi perlindungan kepada para pengusaha dalam negeri. Namun yang penting adalah ada kepastian tentang industri mana saja yang terbuka dan tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA).
"Sehingga DNI diharapkan dapat mendorong investasi, karena dengan kejelasan sektor mana yang masuk daftar itu akan tercipta kepastian hukum," kata dia.
Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika didukung iklim investasi dan bisnis yang baik, ada kepastian hukum serta kebijakan pemerintah yang juga mendukung iklim investasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
