"Konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, lebih hati-hati dan aman," kata Rini Soemarno, di Jakarta, Selasa.
Menurut Rini, konsultan ini diharapkan segera memberikan masukan berbentuk `corrective action` atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Dijelaskan, ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju "zero fatality".
"Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh Dewan Direksi," tegas Rini.
Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi.
"Selama masa evaluasi, kosultan independen diharapkan dapat meninjau kembali kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality," kata Rini.
Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Kontraktor Indonesia (IKI), Budiharto.
Sebelumnya diberitakan, belakangan ini terjadi beberapa kasus pada proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan BUMN, seperti robohnya steger proyek double-double track (DDT) Manggarai Jatinegara, longsor pada perimeter terowongan KA Bandara Soekarno Hatta, hingga kasus jatuhnya "bekisting pierhead" pada proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).(R017)
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
