Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah harus melakukan langkah taktis dan diplomatis untuk menghadapi larangan terbang Uni Eropa (UE).
"Saya akan sarankan langkah taktis dan diplomatis yang akan terus dilakukan untuk menghadapi larangan terbang Uni Eropa," kata Azwar Anas, di Jakarta, Kamis.
Dia mengharapkan proses klarifikasi dan mediasi dapat didengarkan oleh pihak Uni Eropa. Jika upaya tersebut tidak direspon perlu dilakukan langkah ketiga yakni boikot larangan terbang UE.
"Toh Presiden Australia telah memberikan release kepada kita bahwa Garuda Indonesia tidak ada masalah apa-apa," katanya.
Dia mengatakan bentuk larangan boikot misalnya membuat larangan pesawat UE untuk melewati batas negara Indonesia. Tetapi, menurut dia, langkah diplomatis perlu dilakukan sehingga tidak perlu sampai dilakukan pemboikotan.
Anas mengatakan Indonesia harus merespon khusus secara aktif larangan tersebut dengan memberi klarifikasi terhadap pemberian perangkat keamanan. Sebaiknya masalah perangkat keamanan perlu direformasi dan diperbaiki dalam rangka perbaikan penerbangan nasional.
Dalam langkah diplomasi perlu meyakinkan UE bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan proses yang penting dalam lima bulan. Meski DPR melihat sudah ada langkah intensif sejak dua tahun lalu.
"Saya sangat menyesalkan rekomendasi yang diberikan UE mengenai larangan terbang. UE tidak melakukan langkah kesetaraan dengan negara yang memiliki kedaulatan dan sistem keamanan nasional," katanya.
Menurut dia, UE tidak melakukan rekomendasi dulu untuk mengeluarkan kebijakan larangan terbang. Lalu UE harus mengirim delegasi untuk memantau yang `up to date` dalam proses pemantauan perbaikan larangan terbang nasional.
"Seharusnya perbaikan fasilitas oleh pemerintah Indonesia secara jujur bisa diapresiasi UE secara baik," tambah dia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
