Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus mendukung perkuatan modal Bank Tabungan Negara (BTN), apabila menginginkan program perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), dapat terlaksana.
"Saat ini dalam UU BUMN dimungkinkan pemerintah selaku pemegang saham tidak mewajibkan BUMN menyetorkan seluruh dividen," kata anggota Komisi V DPR, Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Jumat.
Menurut Enggar, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk membiayai program perumahan sebaiknya laba bersih yang diperoleh dipergunakan untuk memperkuat struktur modal BTN.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan untuk memperkuat modal merupakan salah satu solusi sebagai kompensasi belum disetujuinya rencana privatisasi pada 2007.
Enggar berpesan apabila memang harus diprivatisasi sebaiknya BTN tidak melupakan misinya dalam membiayai kebutuhan rumah bagi MBR, terkait hal itu dalam privatisasi sebaiknya porsi pemerintah tetap mayoritas.
Dia juga menyarankan, agar dana yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan belum dimanfaatkan agar dapat ditempatkan dalam rekening BTN sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program perumahan.
Sementara itu, Direktur Utama BTN, Kodradi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Senin malam, lalu mengatakan sebagai kompensasi ditundanya privatisasi telah diputuskan 90 persen laba bersih diserahkan kepada BTN
Laba bersih sesudah pajak yang berhasil dicapai sampai akhir Desember 2006 tercatat Rp364,7 miliar, sehingga sangat potensial apabila dipergunakan untuk memperkuat permodalan.
Posisi modal BTN sampai dengan Mei 2007 mencapai Rp1,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan akhir 2006 sebesar Rp1,6 triliun. Dengan perkuatan modal berarti akan meningkatkan kemampuan BTN menyalurkan kredit, kata Kodradi.
Kondisi ini juga membuat rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 19,06 persen yang berarti meningkatkan kemampuan kredit BTN sampai dengan 8 kali lipat apalagi ini didukung Aset Tertimbang Menurut Aktiva (ATMR) sebesar 40 persen.
Posisi kredit BTN sendiri sampai Mei 2007 sudah mencapai Rp18,8 triliun. Total kredit baru Rp2,5 triliun, sementara dalam RKAP tahun 2007 kredit baru ditargetkan Rp7,4 triliun, sampai dengan 14 Juni 2007 sudah tersalurkan Rp2,8 triliun diantaranya dipergunakan untuk membangun 36.000 unit RSh.
Angka 36.000 unit RSh ini sudah lebih tinggi dibanding 2006 sebanyak 35.000 unit pada periode yang sama dari rencana 2007 sebanyak 100.000 unit RSh yang dapat dibiayai.
Sementara itu Menpera M. Yusuf Asy`ari mengatakan baru-baru ini bahwa dalam tahun anggaran 2007 alokasi subsidi memang hanya tersedia Rp300 miliar untuk RSh, serta dimintakan tambahan melalui APBN Perubahan 2007 Rp379,4 miliar untuk Rusuna.
Sedangkan untuk 2008 Menpera mengusulkan tambah subsidi sampai
dengan Rp728,7 miliar, Rp429,7 miliar di antaranya untuk subsidi RSh, sedangkan sisanya Rp295,9 miliar untuk Rusuna. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
