Bambang Soesatyo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat umum sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss pada Minggu (25/3), demikian keterangan pers PTRI Jenewa yang diterima di Jakarta, Senin.
Debat umum sidang ke-138 IPU itu mengambil tema "Strengthening the global regime for migrants and refugees: the need for evidence-based policy solutions" (Memperkuat rezim global untuk para migran dan pengungsi: kebutuhan akan solusi kebijakan berbasis bukti).
"Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingnya," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di hadapan anggota parlemen dari 178 negara anggota IPU.
"Masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu kita perlu memiliki instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang," ujarnya.
Untuk itu, dia mendesak parlemen anggota IPU untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan bagi migran secara global.
"Pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran," kata Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, World Trade Organization (WTO) dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.
Dubes Hasan Kleib menyebutkan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), saat ini dalam proses pembahasan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.
Masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam Sidang Majelis IPU ke-138 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 22-28 Maret 2018.
Pertemuan itu juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak azasi manusia. Delegasi RI dipimpin oleh Ketua DPR dan terdiri atas sejumlah anggota DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
IPU merupakan organisasi parlemen nasional di seluruh dunia yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi global melalui dialog politik dan aksi nyata. Majelis IPU merupakan badan utama IPU yang menjadi wadah para anggota parlemen untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik, masalah-masalah internasional dan membuat rekomendasi tindak lanjut.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
