Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tengah menyempurnakan proposal skema proposal penetapan skema pemisahan alur pelayaran atau "Traffic Separation Scheme" (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Lombok dan Selat Sunda.

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sugeng Wibowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan penyempurnaan tersebut dilakukan dalam acara "International Workshop on the Designation of Ship Routeing Systems & Ship Reporting System in Lombok and Sunda Straits and Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) in Lombok Strait".

Dia mengatakan Indonesia akan mensosialisasikan proposal yang telah dibahas pada minggu sebelumnya kepada perwakilan dari negara-negara Organisasi Maritim Internasional (IMO), pemangku kepentingan, serta instansi terkait guna mendapatkan saran dan masukan untuk menyempurnakan proposal dimaksud sebelum nantinya diajukan pada Sidang IMO NCSR ke-6 pada tahun 2019 mendatang.

"Proposal yang kami ajukan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kedua selat dimaksud. Sedangkan khusus untuk Selat Lombok, proposal ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim," ujarnya.

Hal ini, lanjut Sugeng, tentunya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, di mana negara kepulauan dapat menentukan skema pemisah lalu lintas untuk jalur perjalanan kapal yang aman.

"Untuk itu, pada kesempatan ini kita sudah mengundang perwakilan dari negara-negara anggota IMO di Indonesia, pemangku kepentingan baik itu agensi nasional dan internasional, serta instansi terkait," jelasnya.

Hadir pada lokakarya dimaksud, antara lain perwakilan dari kedutaan besar Filipina, Belanda, Italia dan India, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), Marine Departement of Malaysia, Australian Maritime Safety Authority (AMSA), Intertanko Singapore, serta Perwakilan dari instansi terkait seperti Pushidros AL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri.

"Sebagai narasumber, kami menghadirkan ahli dari IMO, yang pada kesempatan ini juga bertindak sebagai wakil dari Sekretaris Jenderal IMO Osamu Marumoto, dan konsultan nasional kita yang juga berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Dr. I Made Ariana," katanya.

Sementara itu, Sugeng melanjutkan, selain membahas mengenai penetapan rute "Ship Routeing" dan sistem pelaporan pesawat "Ship Reporting Sytem" yang diadopsi IMO, lokakarya ini juga akan membahas aspek-aspek teknis dalam penetapan TSS dan SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda, serta penetapan PSSA di Selat Lombok.

"Penetapan TSS/SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda selain penting untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran, juga tak kalah pentingnya untuk perlindungan lingkungan maritim karena pada beberapa area di kedua wilayah tersebut terdapat kawasan konservasi laut, kawasan laut yang dilindungi, serta taman akuatik dan taman laut," katanya.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018