"Berdasarkan laporan dari pihak penyelenggara pilkada serentak yakni KPU dan Bawaslu, hingga kini tidak ada satupun ASN yang ditemukan terlibat dalam politik praktis dan ini merupakan hal yang luar biasa," ujar mantan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh tersebut di Jayapura, Selasa.
Menurut Soedarmo, di provinsi lain sudah ditemukan adanya ASN yang terlibat politik praktis sehingga untuk di Papua harus dipertahankan sikap netralitas pegawai ini.
"Netralitas ASN ini harus dipertahankan agar pelaksanaan pilkada serentak 2018 dapat berjalan aman," kata purnawirawan TNI yang kini juga menjabat sebagai Dirjen Politik, Hukum dan Pemerintahan pada Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Dia menjelaskan dipersilahkan kepada ASN untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih pasangan calon yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
"Yang terpenting pula, ASN tidak mengajak atau mempengaruhi pegawai atau masyarakat lain untuk memilih salah satu pasangan calon," ujarnya lagi.
Dia menambahkan jika diketahui adanya ASN yang mengajak memilih salah satu pasangan calon maka dapat terindikasi ketidaknetralan pegawai.
"Dalam menggunakan hak suara sebaiknya memilih pasangan calon yang pantas untuk dipilih sehingga netralitas ini dapat dipertahankan hingga 27 Juni 2018," katanya lagi.
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
