Jakarta (ANTARA News) - Jika diputuskan pimpinan DPR dikocok ulang terkait dengan penggantian Wakil Ketua Dewan Zaenal Ma`arif, Fraksi PPP berpendapat agar hal tersebut dilakukan dengan pendekatan proporsional sesuai dengan hasil pemilu legislatif tahun 2004, kata pimpinan partai berlambang kabah itu.
"Kami ingin dikocok ulang secara proporsional sebagaimana tata cara penentuan alat-alat kelengkapan dewan yang berlaku sekarang," kata Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefuddin, di Jakarta, Jumat.
Usulan kocok ulang pimpinan DPR mengemuka di gedung parlemen Senayan dan menjadi wacana di kalangan pengamat politik menyusul Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPR Zaenal Ma`arif.
Pengamat politik Mohammad Qodari, misalnya, menilai kasus Zaenal Ma`arif sebagai efek rumah kartu, jika satu kartu ditarik, maka kartu yang lain akan ikut rontok.
"Mundurnya Zaenal seperti bola liar bagi nasib kepemimpinan parlemen, efeknya bagai rumah kartu. Mundurnya Zaenal mengarah pada reshuffle (perombakan) di tubuh DPR. Dapat saja muncul pemahaman maju satu paket, begitu paket berantakan, maka harus disusun paket baru," katanya.
Lukman Hakim Saefudin setuju dilakukan kocok ulang dan disusun paket pimpinan DPR baru yang sesuai dengan besaran fraksi atau proporsional.
Menurut dia, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR tidak mengatur secara rinci mengenai PAW pimpinan Dewan.
"Belum ada preseden," katanya dan menambahkan bahwa opsi-opsinya menjadi sangat beragam.
Jika Zaenal yang berasal dari Fraksi Partai Bintang Reformasi diberhentikan, apakah posisinya akan diisi atau didiamkan saja kosong sampai akhir masa bakti DPR. Kalau diisi, apakah oleh Fraksi PBR yang bersangkutan atau di luar fraksi PBR. Lalu pemilihannya apakah dipilih langsung pada Sidang Paripurna DPR atau melalui sistim proporsional seperti yang berlaku dalam penentuan semua alat perlengkapan Dewan (Pansus, Panja, dan lain-lain).
"Oleh karena Pimpinan DPR juga termasuk alat kelengkapan Dewan, maka kami berpendapat penetapannya harus berdasarkan sistem proporsional alias berdasarkan jumlah fraksi terbesar," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, pengganti Zaenal tidak mesti dari Fraksi PBR, melainkan dari Fraksi terbesar. Fraksi terbesar DPR sekarang ini adalah Fraksi Partai Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Sedangkan pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan tiga wakil ketua.
Komposisi pimpinan DPR sekarang ini tidak mencerminkan fraksi-fraksi terbesar, karena Fraksi PPP dan Partai Demokrat tidak masuk ke dalam Pimpinan DPR.
Ketua DPR Agung Laksono meneruskan permohonan PAW Zaenal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), meski ketiga Wakil Ketua DPR menolak. KPU telah memproses surat Agung Laksono tersebut sehingga kini tinggal menunggu keputusan dari Presiden. Zaenal sendiri telah menulis surat kepada Presiden agar mengabaikan PAW dirinya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
