Bengkulu (ANTARA News) - Dalam satu dekade terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam perekonomian dunia, yakni beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dalam kehidupan manusia.
Namun ironisnya dalam dunia yang menjadikan informasi sebagai "urat nadi" kehidupan itu, di Indonesia masih sangat banyak desa yang belum tersentuh akses informasi, sehingga masyarakatnya seperti terisolir di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dewasa ini.
Hinggga kini masih terdapat 38.471 desa belum tersentuh akses telepon, atau 64 persen dari total desa yang ada di Indonesia. Ini tentunya menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah khususnya Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Sekretaris Jenderal Departemen Kominfo, Ashwin Sasongo, dalam acara sosialisasi program dan rencana strategis Departemen Kominfo di Bengkulu, Kamis (12/7) mengatakan secara bertahap Kominfo akan membangun jaringan listrik pedesaan sehingga ke depan seluruh desa bisa tersentuh akses telekomunikasi tersebut.
"Pada 2007-2008, kita telah memprogramkan untuk membangun 38.471 unit telepon pedesaan di 38.471 desa yang belum tesentuh akses telekomunikasi," katanya.
Untuk proyek tersebut, Departemen Kominfo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp720 miliar.
Kasie Operasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan Ditjen Postel Departemen Kominfo, Djamari, menjelaskan pembangunan telepon pedesaan itu akan ditempatkan masing-masing satu unit untuk setiap desa tertinggal, yang pelaksanaannya akan dilakukan dua tahap, yakni 2007 dibangun pada 18.000 desa tertinggal dan 2008 dalam 20.471 desa teritinggal.
Pembangunan telepon di desa tertinggal itu, dalam rangka membuka akses komunikasi bagi masyarkat yang tinggal di pedesaan dan merupakan program pemerintah mewujudkan 38.471 desa berdering pada awal 2009.
Telepon pedesaan itu akan dibangun pada 32 provinsi, yakni Nangroe Aceh Darusalam 5.264 unit, Sumatera Utara 3.561 unit, Sumatera Barat 1.695 unit, Jambi 838 unit, Riau 872 unit, Kepulauan Riau 90 unit, Bangka Belitung 167 unit, Bengkulu 1.015 unit, Sumatera Selatan 1.891 unit, Lampung 805 unit.
Kemudian Kalimantan Barat 1.026 unit, Kalimantan Tengah 1.131 unit, Kalimantan Timur 879 unit, Kalimantan Selatan 1.330 unit, Sulawesi Utara 563 unit, Gorontalo 195 unit, sulawesi Tengah 745 unit, Sulawesi Barat 237 unit, Sulawesi Selatan 1.134 unit, Sulawesi Tenggara 1.053 unit, Papua 768 unit, Irian Jaya Barat 3.015 unit.
Provinsi Maluku mendapat alokasi 720 unit, Maluku Utara 589 unit, Bali 201 unit, Nusa Tenggara Barat 247 unit, Nusa Tenggara Timur 2.091 unit, Banten 666 unit, Jawa Barat 1.196 unit, Jawa Tengah 2.921 unit, DI Yogyakarta 30 unit dan Jawa Timur 2.303 unit.
Pemasangan telepon pedesaan itu, merupakan permintaan dari pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Kominfo guna memperlancar saluran komunikasi dengan desa-desa tertinggal," katanya.
Skema pembangunan merupakan penyediaan fasilitas telekomunikasi pedesaan dalam bentuk telepon kumunal (Wartel). Bagi masyarakat yang menggunakan juga dikenakan biaya, namun tarifnya tidak sama dengan Wartel pada umumnya.
"Tarifnya relatif murah, atau disamakan dengan telepon rumah. Jadi jangan nanti masyarakat beranggapan bisa menggunakan telepon secara gratis," katanya.
Pembangunan telepon pedesaan sebenarnya telah dilakukan sejak 2003, dengan jumlah jaringan yang dipasang 3.010 unit pada 3.010 desa yang berada di peloksok dan belum terjangkau askes telepon.
Pada 2004, pemerintah juga membangun jaringan telepon pedesaan sebanyak 2.620 SST pada 2.341 desa.
Ia juga menjelaskan secara nasional infrastruktur atau jaringan telepon yang telah terbasang baru 13 juta untuk fixed line atau sekitar enam persen, dan 53 juta telepon seluler (18 persen).
Media center
Guna memperluas jaringan informasi di tanah air, Departemen Kominfo juga telah merencanakan untuk membangun media center pedesaan yang akan ditemptkan di daerah-daerah perbatasan, terpencil dan rawan konflik.
Menurut Kepala Biro Perencanaan Departemen Kominfo, Yappi Manafe, pembangunan media center pedesaan akan dilaksanakan mulai 2008. Untuk tahap awal akan dibangun pada 20 titik sebagai percontohan.
Media center akan dilengkapi dengan fasilitas internet. Ini sangat penting sebagai wahana untuk berkomunkasi antara masyarakat di pedesaan dengan pemerintah.
Lewat media center itu, masyarakat juga bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di negara ini, bahkan internaional dengan membuka situs internet yang disediakan.
Karena sifatnya baru percontohan, untuk tahap awal media center hanya akan dibangun pada 20 lokasi, dan lebih diprioritaskan di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.
Pembangunan telepon pedesaan dan media center itu, sangat dibutuhkan untuk memperlancar komunikasi. Di zaman modern saat ini perananan komunikasi dalam kehidupan sangat dibutuhkan
Komunikasi, kata dia sangat berpedan dalam berbagai kegiatan masyarakat baik dibidang perekonomian, politik dan sektor lainnya. Dengan jariangan komunikasi yang lancar, masyarakat di perkebunan seperti di Bengkulu bisa lebih maju karena selain tahu pekerkabangan dunia juga bisa mengetahui perkebangan harga berbagai komoditi yang dihasilkan.
"Melalui komunikasi juga masyarakat bisa lebih berpedan dalam politik, bahkan turut serta dalam pengambilan kebijakan. Karena pentingnya peranan komunikasi itulah, kita mencoba untuk membuka akses sampai desa-desa terpencil yang selama ini tidak terjangkau jaringan komunikasi seperti telepon," ujarnya.
Ia juga mengaku sejak diberlakukannya otonomi daerah, Departemen Kominfo seperti "kehilangan tangan", karena tidak lagi memiliki aparatur di daerah, sebab semuanya telah diserahkan pada pemerintah setempat.
"Dulu kita punya Kanwil, tapi kini tidak ada lagi karena telah diserahkan pada Pemda," ujarnya.
Namun demikian, Departemen Kominfo tetap berupaya agar perkembangan komuniasi tetap berjalan dan informasi dapat disebarluaskan. Karena itu dijalin kerja sama dengan dinas/badan komunikasi provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk membantu kegiatan pengembangan komunikasi di daerah, Departemen Kominfo selain membangun infrastruktur juga membantu pendanaan yakni masing-masing Rp300 juta untuk provinsi, khusus Bengkulu Rp400 juta dan Rp60 juta untuk setiap kabupaten/kota.
Infrastruktur rendah
Dibandingkan negara lain, seperti Malaysia dan Vietnam, infrastruktur informasi di Indonesia masih rendah dan belum memadai.
Menurut Direktur Jenderal Energi, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas, Gulilang Hardjokoesoema, telendensitas telepon tetap di Indonesia hanya 5,73 persen, telepon bergerak 21,06 persen dan pengguna internet 6,51 persen.
"Di Malaysia teledentas telepon tetap 16,79 persen, telepon bergerak 75,17 persen dan pengguna internet 39,71 persen. Di Vietnam telepon tetap 18,73 persen, telepon bergerak 10,68 persen dan pengguna internet 7,1 persen," katanya.
Kapasitas infrasturktur telekomukiasi di Indonesia selama periode 2005-2006 memang mengalami peningkatan. Untuk telepon tetap pada 2005 hanya 12,7 juta SST sedangkan 2006 mencapai 14 juta SST.
Kemudian untuk telepon bergerak, pada 2005 hanya tercatat 46,9 juta pelanggan, sedangkan 2006 naik menjadi 66,5 juta pelanggan, dan pengguna internet dari hanya 14,5 juta orang pada 2005 naik menjadi 25 juta orang pada 2006.
Dalam perspektif nasional, kemajuan informasi tidak semata-mata untuk mendukung kehidupan ekonomi, tapi juga menjaga pemeliharaan persatuan dan kesatuan NKRI, meningkatkan hubungan antarbangsa, meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat secara merata, dan mendukung kegiatan pemerintahan
Ke depan telah tergetkan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang efesien, meningkatkan aksebilitas masyarakat, dan meningkakan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2006-2007, pemerintah telah menentukan sasaran untuk menjaga kualitas pelayanan pos pada 3.760 kecamatan, dan merealiasikan revitaliasi pelayanan pos sebanyak 14.250 kantor cabang.
Selain itu, juga ditargetkan pencampaian teledensitas sambungan telepon tetap sebesar 13 persen dan telepon bergerak 20 persen. Terselesaikannya pembangunan fasilitas komunikasi pedesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa. Untuk 2007 dilakukan pembangunan 18 ribu sambungan.
"Kita juga menargetkan pembangunan 'community access point' di 45 ribu desa. Meningkatkan e-literacy penduduk hingga 40 persen, dan tersedianya 40 persen aparatur pemerintahan yang mampu mengoprasikan sisten e-government. Ketiga program itu kini masih dalam tahap awal," katanya.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan siaran televisi dan radio yang masing-masing mencakup 88 persen dan 85 persen. Untuk menunjang program itu telah direncanakan membangun 19 unit pemancar televisi di daerah perbatasan dan pedesaan.
(*)
Oleh Oleh Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2007
