Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengharapkan wacana Menteri Agama Maftuh Basyuni akan menghentikan pemberangkatan haji jika Arab Saudi mengikuti langkah Uni Eropa (UE) melarang maskapai penerbangan Indonesia ke negara itu, tidak terjadi.
"Masalah seperti itu jangan terjadi," kata Hasyim Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, saat ditanya tentang wacana Menteri Agama tersebut.
"Perlu ada pembicaraan antara Indonesia dan Arab Saudi (mengenai keinginan Arab Saudi tersebut)," kata Hasyim
Hasyim mengatakan perlu dijelaskan mengenai standar Eropa yang digunakan oleh Arab Saudi terhadap maskapai penerbangan Indonesia.
Jika penerbangan Indonesia mempunyai kekurangan atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kekurangan tersebut harus dipenuhi. "Kekurangan itu harus dipenuhi sebelum (musim) haji)," kata Hasyim.
Ia mengemukakan urusan Indonesia dengan Arab Saudi tidak hanya urusan teknis, tapi juga urusan agamis. "Dan itu akan sangat rawan," katanya.
Pernyataan Maftuh dilakukan untuk menanggapi surat Pemerintah Arab Saudi yang ditujukan kepada Menhub, Jusman Sjafii Djamal. Isi surat tersebut antara lain bahwa Arab Saudi akan mengikuti langkah UE yang melarang maskapai RI terbang ke negara itu.
Namun Arab Saudi masih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memberi penjelasan terkait keselamatan penerbangan sebelum larangan itu berlaku efektif. Pemerintah Arab Saudi belum sampai melarang, karena negara itu masih mempertimbangkan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia.
"Silakan Arab Saudi datang dan melihat sendiri di sini," kata Menteri Agama.
Jika berandai, lanjut Maftuh, kalau nanti Arab Saudi mengikuti jejak UE, maka Indonesia tidak akan memberangkatkan jamaah haji.
Logika Menteri, karena dasarnya orang Indonesia Muslim, hukumnya wajib sekali seumur hidup ikuti ibadah haji bagi yang mampu. Jika keberangkatan untuk berhaji itu tidak diberi jalan, maka kewajibannya gugur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
