"Saya kira harus ada evaluasi soal tata ruang. Jadi, ke depan itu jelas, ini ruang untuk manusia dan ini ruang untuk lingkungan, keduanya tidak tumpang tindih. Kalau ada aspek yang merugikan lingkungan dalam sebuah aturan tata ruang, maka ya harus evaluasi," ujar Dedi kepada wartawan di Bandung, Kamis.
Dedi mengatakan selama ini pemerintah daerah acapkali berpandangan bahwa pembangunan harus berorientasi kepada nilai ekonomi. Akan tetapi, kata dia, pembangunan dalam kerangka menjaga alam justru jauh lebih penting.
Menurutnya, alam dan lingkungan harus menjadi satu variabel yang tidak terpisahkan dalam menentukan program di sebuah daerah.
Ia meyakini melalui evaluasi tersebut dapat melahirkan implikasi positif terhadap perkembangan daya dukung lingkungan di sebuah daerah.
"Biasanya kan begitu, semua daerah ingin pembangunan itu bernilai ekonomi. Hari ini menjaga hutan belum dianggap memiliki nilai ekonomi, menjaga sungai belum dianggap memiliki nilai ekonomi. Tetapi saya meyakini anggapan itu tidak sepenuhnya benar, secara jangka panjang kita ini sangat membutuhkan alam," katanya.
Dedi juga menyoroti masalah alih fungsi lahan yang menyebabkan banyak mata air hilang akibat industrialisasi. Ia menilai peran pemerintah sangat penting, terutama dalam menciptakan pemerataan hak masyarakat akan pemanfaatan lingkungan.
"Jangan sampai daerah yang kaya air, tetapi masyarakatnya kekurangan air. Tidak boleh terjadi anomali seperti itu hari ini dan di masa yang akan datang," kata dia.
Baca juga: Dedi Mulyadi menggagas "Sunda Jazz Festival Internasional"
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
