Jakarta (ANTARA News) - Dosen pasca-sarjana Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Sofian Efendi, mengatakan menteri seharusnya diisi oleh kalangan profesional, bukan jatah partai politik (parpol) seperti yang terjadi sekarang.
"Menteri adalah pembantu Presiden, harus diambil dari kalangan profesional. Tapi pada kenyataannya, menteri menjadi perwakilan dari parpol. Ini yang salah," kata Sofian dalam diskusi "Reformasi Kepegawaian Negara" yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Rabu.
Sofian menyebutkan Presiden Yudhoyono sempat mengakui bahwa hal tersebut memang kurang tepat, namun kondisi dan sistem politik yang berlaku saat ini memungkinkan hal tersebut terjadi.
"Saat ini, `political spoilage` atau pencemaran dari parpol terhadap birokrasi semakin kuat. Banyak jabatan yang seharusnya diisi oleh kalangan karir atau profesional sekarang menjadi perwakilan parpol," katanya.
Sofian menilai, kondisi tersebut akan menghambat tercapainya delapan butir Misi Pembangunan Nasional yang diharapkan tercapai pada tahun 2025.
Begitu juga dengan tata pemerintahan yang baik ("good governance") dalam pencapaian "Millenium Development Goals" (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium akan semakin sulit diraih.
"Padahal tugas `good governance` adalah untuk mendukung Misi Pembangunan Nasional," kata Sofian.
"Berat sekali memang tugas Pemerintah, terutama dengan hambatan yang dihadapi saat ini," lanjutnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
