Munzir, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan, untuk menarik minat maskapai untuk membuka jalur penerbangan dari dan menuju BIJB Kertajati, perlu upaya pendekatan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Bentuk pendekatan tersebut dapat berupa pemberian subsidi atau keringanan biaya, baik ongkos sewa terminal maupun pajak bagi maskapai yang berminat membuka jalur di Bandara Kertajati.
"Di daerah-daerah pun kalau kita bangun bandara khan kebanyakan disubsidi dulu maskapai penerbangannya oleh pemerintah setempat. Setelah itu mulai peminatnya banyak dan jumlah penumpang preferensinya naik," kata anggota DPR dari Partai Golkar itu.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI tidak akan mengevaluasi pembangunan Bandara Kertajati dalam waktu dekat mengingat prosesnya masih berjalan.
"Biarkan dia berjalan dulu, berlangsung seperti yang diharapkan. Jadi saya kira kami (DPR) juga tidak buru-buru melakukan evaluasi, itu baru diresmikan masa langsung dievalusi," ujarnya.
Sementara itu, Kamis siang, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo menjadi pesawat pertama mendarat di BIJB Kertajati, sekaligus menandani peresmian pembukaan bandara internasional itu.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
