Medco Siap Investasi 30 Persen pada Proyek PLTN

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan pertambangan minyak dan gas PT Medco Energi International Tbk menyatakan siap mengambil bagian 30 persen saham dalam pembangunan dan pengelolaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama yang dikembangkan Indonesia. "PLTN merupakan bisnis yang menarik. Kalau bisa 30 persen, kenapa tidak," kata Chairman Grup Medco, Arifin Panigoro, di Jakarta, Kamis. Keinginan Medco itu sepertinya tidak main-main karena belum lama ini perusahaan itu telah enandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama penggarapan proyek PLTN dengan Korea Hydro and Nuclear Power Co Ltd (KHNP). Dalam pembangunan PLTN pertama di Indonesia itu, menurut Arifin, sudah pasti akan melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pembeli listrik di Indonesia. "Nanti segitiga, ada Medco, ada PLN, dan Korea," katanya. Arifin mengatakan, harga listrik PLTN sangat murah dibandingkan pembangkit lainnya seperti batubara dan gas, sehingga bisnis ini menjadi menarik. "Harga listrik PLTN bisa tiga sen dolar AS per Kwh. Tidak ada pembangkit lain yang bisa melawan," katanya. Namun, diakui Arifin, meski kebutuhan investasi PLTN berkapasitas 1.000 MW (Megawatt) memang mahal, Medco optimis bisa mendapatkan pendanaannya. "Pendanaan bisa dicari," katanya tanpa mau menyebutkan lebih lanjut. Arifin juga mengatakan, kerjasama dengan KHNP belum memiliki ikatan apa-apa. Medco dengan KHNP sedang melakukan beberapa persiapan untuk bisnis ini. "Korsel ini sangat aktif. Bahkan, yang jadi salesmen-nya itu presidennya sendiri," ujarnya. Dalam kerjasama tersebut, lanjutnya, Korsel menawarkan pelatihan dan perencanaan awal proyek PLTN. "Korea akan keluarkan biaya buat sekolah, karena memang kebutuhannya besar sekali," katanya. Pemerintah menargetkan PLTN pertama yang direncanakan di Semenanjung Muria, Jateng dengan kapasitas 1.000 MW bisa beroperasi 2016. Pelaksanaan tender PLTN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang kini tengah disusun. Dalam Perpres tersebut akan ditetapkan instansi mana yang bertanggung jawab membangun PLTN apakah Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional), atau Departemen ESDM. Pemerintah sebenarnya sudah merencanakan pembangunan PLTN sejak 2000, namun keputusannya baru ditetapkan 2005. Ditargetkan, PLTN unit satu 1.000 MW beroperasi 2016, unit dua 1.000 MW pada 2017, unit tiga 1.000 MW pada 2023 dan unit empat 1.000 MW pada 2024.(*)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007