Jakarta (ANTARA News) - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon independen ikut dalam pencalonan kepala daerah merupakan wujud kelemahan partai politik (parpol) di mata rakyat.
"Putusan ini ada konfirmasi kredibilitas parpol," katanya dalam sebuah diskusi tentang Pilkada di Gedung Jakarta Journalist Forum, Kamis.
Menurut Kristiadi, sangat mungkin putusan MK adalah wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap parpol.
Kristiadi sendiri menilai parpol saat ini masih diwarnai budaya pragmatis. Budaya itu ditandai dengan kecenderungan parpol yang memberikan dukungan kepada calon pemimpin apabila dukungan itu akan memberikan keuntungan bagi partai.
Dia menilai, parpol saat ini tidak memiliki kejelasan ideologi yang dijadikan daya tarik bagi masyarakat.
Parpol cederung mengikuti alur politik dan memihak kelompok yang dapat memberikan keuntungan bagi partai yang bersangkutan.
"Partai belum ada ideologi yang jelas, masih tergantung `deal` dengan pihak tertentu," katanya.
Untuk itu, Kristiadi menyarankan agar parpol menjadikan putusan MK sebagai pemicu untuk melakukan perbaikan dari segala sisi.
"Ini saatnya untuk perbaikan ke dalam," katanya.
Kemerosotan peran parpol itu juga diakui Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar (PG) Surya Paloh. Dia berpendapat bahwa kondisi saat ini adalah 'lampu kuning' bagi seluruh parpol di Indonesia.
Hal itu karena pada saat ini sebagian besar masyarakat melihat parpol yang ada tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau parpol yang tidak mampu melakukan konsolidasinya secara efektif dan bahkan tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap aktivitas dan harapan masyarakat, pasti dia akan melemah," katanya.
Paloh juga menegaskan putusan MK yang memberi peluang bagi calon independen berkompetisi di Pilkada patut diperhatikan kekuatan politik yang ada saat ini.
Dia berpendapat bahwa keberadaan calon independen memang bisa melemahkan parpol yang ada. Tapi, menurut dia, pelemahan parpol tidak akan terjadi apabila parpol dapat melakukan konsolidasi yang efektif dan menyesuaikan dengan harapan masyarakat. (*)
Pewarta: muhaj
COPYRIGHT © ANTARA 2007
