"Menurut saya sampai sekarang proses pilkada di sini bagus. Saya tidak punya kritikan untuk Indonesia," ujar pengawas pemilu dari Australia yang juga merupakan anggota The International Foundation for Electoral Systems (IFES) Iona Clare Mine di Jakarta, Rabu.
Iona, yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di Kantor Perdana Menteri Australia juga memuji adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan mereka di pilkada.
"Kebebasan orang untuk memberikan suaranya di sini dan aksesibilitas di tempat pemungutan suara yang saya lihat hari ini cukup bagus," ungkap dia.
Iona mengaku banyak mendapatkan pengetahuan dari pemantauan pilkada di Indonesia, terutama tentang pemilu yang hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah atau calon tunggal.
"Kalau di Australia jarang ada calon yang hanya satu pasang, karena di sana ada dua partai utama, sehingga minimal ada dua pasangan calon. Soal itu saya belum pernah melihatnya," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, ia juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung perempuan dan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam setiap proses pemilu.
Sementara itu, peneliti pemilu dari Filipina yang juga tergabung di Asian Network for Free Elections (Anfrel) Damaso Magbual mengkategorikan sistem pemilu Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara, dan terbaik ketiga di Asia, setelah Korea Selatan dan India.
Damaso kemudian menjelaskan sistem pilkada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Filipina.
"Kalau Indonesia memilih kepala daerah dengan wakilnya sekaligus, sementara di Filipina dilakukan terpisah. Pertama menentukan kepala daerah. Selanjutnya, wakil kepala daerah dari partai lain," ujar dia.
"Namun, harus saya akui bahwa sistemmu lebih baik," kata Damaso.
Ia juga menilai Badan Pengawas Pemilu di Indonesia menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengamankan perhelatan demokrasi, sehingga pembuatan badan itu perlu ditiru Filipina.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
