"Ya sore ini kami panggil mereka ke sini (Jakarta). Makanya saya mau ke kantor segera. Mereka harus bersihkan dulu konten negatif dan melanggar aturan, terutama konten yang saya anggap tidak layak posting, apalagi untuk anak-anak," kata Rudiantara, usai rapat terkait kekerdilan pada anak di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu sore.
Ia menjelaskan, persoalan Tik Tok, yang berujung pada pemblokiran aplikasi tersebut, terkait pada banyaknya konten negatif yang dapat merusak generasi bangsa, mengingat pengguna aplikasi tersebut sebagian besar adalah anak.
"Isunya sih bukan soal platform-nya, tapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak Indoensia ini mulai dari lingkungan rumah, sekolah, luar sekolah. Tik Tok ini bukan hanya kasus Kominfo, tapi kita semua yang merasa bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak," jelasnya.
Aplikasi berbagi video singkat Tik Tok dikembangkan oleh perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan Singapura.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (3/7), memblokir delapan domain name system (DNS) Aplikasi Tik Tok karena selama satu bulan terakhir Kementerian tersebut menerima sedikitnya 2.853 laporan masyarakat atas keresahan terhadap aplikasi tersebut.
Laporan itu antara lain menunjukkan adanya konten pornografi dan pelecehan agama.
Pemerintah Indonesia menuntut perusahaan pengembang aplikasi tersebut untuk membersihkan konten negatif dan menjaga agar konten serupa tidak kembali muncul di kalangan pengguna Tik Tok Indonesia.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
