Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha besar minyak kelapa sawit untuk dimintai keterangan karena dicurigai hanya 10 persen pengusaha yang membayar pajak dengan jumlah yang benar sehingga ada potensi kehilangan pendapatan negara yang besar. "Data pengusaha minyak kelapa sawit kita ada sekitar 600 pengusaha. Yang dipanggil ke Kantor Pusat ada 17 grup pengusaha besar minyak sawit, dimana masing-masing grup terdiri atas 22 atau 23 pengusaha, sisanya nanti akan dipanggil oleh Kantor Wilayah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Darmin menjelaskan, pihaknya menemukan bahwa 90 persen pengusaha minyak sawit melaporkan PPh mereka di bawah benchmark Ditjen Pajak, atau patokan PPh yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan ongkos produksi dan omset, serta harga minyak sawit di pasaran yang kemudian dibandingkan dengan analisis dari para ahli. "Kalau di bawah benchmark tidak otomatis berarti bohong karena bisa saja kebunnya rusak, atau bisa saja dulu meminjam dolar AS dalam jumlah besar sebelum krisis dan sekarang membayarnya tinggi sekali sehingga biayanya besar. Tapi kan semua harus dibuktikan dulu. Tidak bisa (laporan pajak-red) lain sendiri dari benchmark, tapi tidak ada penjelasannya. Nah itu yang kita akan lakukan dengan memanggil WP yang besar-besar itu, satu persatu," jelasnya. Benchmark tersebut, jelasnya, dibuat atas pengamatan Ditjen Pajak yang dilakukan atas pembayaran PPh dan situasi industri minyak sawit pada periode 2005 hingga saat ini sehingga masih mungkin dilakukan koreksi jika terjadi kesalahan pembayaran pajak. "Kalau terlalu jauh nanti tidak bisa bayar dia. Sedangkan untuk yang 2007 nanti, kan masih bisa dikoreksi SPT (Surat Pemberitahuan) nya," katanya. Ditanya alasan Ditjen Pajak mendahulukan industri minyak sawit untuk diteliti pembayaran pajaknya, Darmin menjelaskan, hal itu disebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang besar dan terjadinya kenaikan harga CPO yang tinggi di pasar internasional belakangan ini. "Industri lain masih kita siapkan. Bulan depan kita sampaikan," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007