Semarang (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, menyatakan prihatin dengan meningkatnya cukup tajam jumlah angka kemiskinan di Indonesia yang saat ini mencapai 34 juta kepala keluarga (KK), padahal dana untuk pengentasan angka kemiskinan melalui APBN tahun 2007 cukup tinggi.
Seusai meninjau di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, pada masa reses, Minggu, ia mengatakan, pada tahun 2004 angka kemiskinan di Indonesia masih berjumlah sekitar 27 juta KK, dengan dana dari APBN pada saat itu untuk mengurangi angka kemiskinan hanya Rp27 triliun.
Tetapi, menurut Tjahjo, pada tahun 2007 angka kemiskinan justru semakin bertambah, padahal dana untuk mengentaskan angka kemiskinan saat ini ditingkatkan melalui APBN menjadi Rp35 triliun.
"Saya cukup prihatin dengan dana sebesar itu, justru angka kemiskinan tidak semakin berkurang, tetapi jumlahnya tetap tinggi," katanya, seraya menambahkan untuk itu, dengan dana pengentasan kemiskinan sebanyak itu diminta pemerintah harus benar-benar memanfaatkan secara benar dan sesuai sasaran agar angka kemiskinan jadi berkurang.
Bahkan, kata dia, mulai tahun 2008 melalui Panitia Anggaran DPR telah menyetujui seluruh desa dan kelurahan di Indonesia akan memperoleh bantuan subsidi sekitar Rp250 juta setiap tahun untuk masing-masing desa/kelurahan.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tatanan ekonomi di pedesaan akan bisa lebih baik, dan juga harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena uang sebanyak itu pada hakekatnya untuk membangun desa/kelurahan dan dana tersebut bisa diwujudkan bagi pembangunan sarana jalan maupun sarana ekonomi.
Demikian pula, kata Tjahjo Kumolo, setiap kecamatan juga akan memperoleh bantuan subsidi sekitar Rp1 miliar setiap tahun dan bantuan subsidi tersebut akan berlnagsung selama tiga tahun ke depan.
"Untuk bantuan subsidi setiap kecamatan di Indonesia harus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, antara lain untuk pengadaan air bersih, jalan maupun sarana ekonomi seperti pasar tradisional di kecamatan," katanya.
Karenanya, ia berharap, dengan anggaran melalui APBN ini harus disalurkan secara benar, dan jangan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar bantuan subsidi nantinya bisa dirasakan masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
