Pemerintah Libatkan Surveyor Indonesia Kontrol Kualitas Tabung Gas

Cileungsi (ANTARA News) - Pemerintah melibatkan PT Surveyor Indonesia untuk mengontrol kualitas produksi tabung gas untuk program minyak tanah ke gas LPG. "Untuk memastikan kualitas kompor dan tabung gas sesuai dengan standar nasional akan dikontrol terus oleh Departemen Perindustrian dan kita libatkan PT Surveyor Indonesia," kata Wapres M Jusuf Kalla kepada wartawan seusai meninjau pabrik kompor dan tabung gas PT Hamasa Steel Centre serta PT Wijaya Karya Intrade di Cileungsi Jawa Barat (Jabar), Senin. Menurut Wapres sebelumnya memang ada laporan adanya beberapa produk tabung gas yang tidak sesuai dengan kualitas yang ada. Namun, tambahnya jika hanya ada satu atau dua yang bocor hal itu masih wajar. Untuk itu, kata Wapres, akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan kontrol yang lebih ketat. Menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, spesifikasi dan SNI (Standar Nasional Indonesi) untuk tabung gas sudah keluar. Sedangkan untuk kompor gas, lanjut dia, spesifikasinya sudah dilakukan dan SNI-nya diharapkan sebentar lagi akan keluar. Dalam kesempatan itu Wapres menegaskan bahwa program konversi minyak tanah ke gas LPG tetap akan dilanjutkan dengan target empat tahun selesai. Sementara mengenai kekurangan-kekurangan yang ada akan terus diperbaiki. "Kekurangan-kekurangan kita perbaiki akan tetapi program konversi ini tetap kita jalankan dan empat tahun selesai," kata Wapres M Jusuf Kalla. Menurut Wapres program konversi minyak tanah ke gas LPG ini akan menguntungkan semua pihak. Wapres menjelaskan bahwa jika program ini berhasil maka akan ada penghematan subsidi BBM sebesar Rp22 triliun rupiah per tahun. "Ini jika jalan maka akan menghemat subsidi sebesar Rp22 triliun per tahun," kata Wapres. Sementara konsumen juga akan mampu menghemat sekitar Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per bulan per Kepala Keluarga, yang dihitung berdasarkan asumsi penggunaan satu liter minyak tanah setara dengan 0,4 kg LPG. Wapres mengeluarkan hitungan jika penggunaan minyak tanah sebanyak 20 liter minyak tanah per bulan per KK maka akan setara dengan 2,5 kg gas LPG. "Tidak ada lagi negara di dunia yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga," kata Wapres. Menurut Wapres minyak tanah saat ini hampir sama dengan avtur baik dari segi kualitas maupun harganya. Dengan demikian, tambah Wapres, selama ini rumah tangga Indonesia sama saja dengan menggunakan avtur. "Ini (program) serius. Ini program dengan total investasi keseluruhan Rp15 triliun," kata Wapres. (*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007