Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, mengatakan untuk target privatisasi ke depan pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu BUMN yang prospektif untuk di-go public-kan baru kemudian menentukan jumlah setorannya ke APBN.
"Jangan dibalik seperti sekarang, target ditentukan, baru dicari-cari BUMN mana yang akan kemudian dijual," kata Said Didu di Jakarta, Senin.
Dikatakannya mulai 2008 pemerintah akan melakukan rapat di awal tahun atau paling lambat pertengahan tahun yang ditargetkan sudah menetapkan BUMN mana yang akan diprivatisasi, sehingga sudah diketahui dana yang akan disetorkan ke APBN.
Dengan sistem yang sekarang di mana jumlah setoran ditentukan terlebih dahulu baru kemudian mencari BUMN yang akan diprivatisasi dinilai amat merugikan.
"Jelas rugi karena pembeli sudah mengetahui berapa target yang akan didapat baru mencari apa yang akan dijual. Ini seperti menjual paksa," katanya.
Hal itu, katanya, sudah sesuai dengan rapat Komite Privatisasi yang keputusannya menginginkan bahwa idealnya hasil keputusan Komite itu menjadi landasan untuk target APBN.
"Sudah ada kesepahaman juga antara pemerintah dengan DPR bahwa privatisasi tidak akan lagi menjadi sumber dana saat terjadi defisit APBN, tetapi lebih sebagai upaya penguatan modal perusahaan yang bersangkutan," kata Said.
Pada 2009 target setoran APBN sebesar Rp3,9 triliun tetapi dalam APBN-P ditingkatkan menjadi Rp4,7 triliun (belum disetujui DPR melalui hak budget). (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
