Jakarta (ANTARA News) - Penanaman Modal Negara dan Public Service Obligation (PSO) bagi BUMN dinilai dapat menjadi faktor risiko yang dapat membebani RAPBN 2008.
"BUMN dapat membebani APBN bila pemerintah diharuskan menambah PMN terutama dalam memperbaiki struktur permodalan dan atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Kamis.
Sejak 2004 hingga 2007 nilai PMN berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dari Rp232,581 miliar pada 2004 menjadi Rp2,7 triliun pada 2007.
Pada 2007 direncanakan penambahan PMN yang diberikan pada 9 BUMN dengan total nilai sebesar Rp2,70 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp1,30 triliun telah masuk dalam APBN 2007 untuk diberikan kepada delapan BUMN dan Rp1,4 triliun diperuntukan bagi PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).
Untuk 2008, Kementerian Negara BUMN telah menerima usulan penambahan PMN dari 15 BUMN dengan total nilai Rp5,94 triliun dan 3,18 juta dolar AS.
"Namun dalam RAPBN 2008 tidak dianggarkan adanya penambahan PMN," katanya.
Sementara itu dalam tahun 2008, diperkirakan kebutuhan dana untuk PSO dan subsidi melalui BUMN adalah sebesar Rp100,70 triliun (di luar PT Askes).
Dari total nilai tersebut kebutuhan dana dan BBM melalui PT PLN dan PT.Pertamina mengambil porsi yang cukup besar yaitu Rp75,17 triliun tetapi menurun sebesar 22,02 persen dibandingkan RAPBN-P 2007.
"Yang jelas pemerintah akan menghilangkan inefisiensi dan menyeleksi secara ketat pengeluaran untuk menekan belanja dan fokus untuk belanja modal yang mengarah pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan program pendidikan dan kesehatan," kata Menteri.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
