Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Sahid di Sampit, Rabu, mengatakan keluhan masyarakat di pelosok, seperti Kecamatan Parenggean dan sekitarnya tersebut sudah dalam tiga bulan terakhir.
"Selain sulit, gas elpiji subsidi tabung 3 kg tersebut juga mahal, pada tingkat pengecer berkisar antara Rp30.000 hingga Rp45.000/tabung," katanya.
Dia belum mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg tersebut. Laporan yang diterimanya, gas itu acap kosong di pangkalan.
"Normalnya jika mengacu pada HET (harga eceran tertinggi) untuk wilayah Kecamatan Parenggean dan sekitarnya gas elpiji subsidi 3 kg seharunya dijual seharga Rp20.000/tabung," ucapnya.
Menurut Sahid, di wilayah Kecamatan Parenggean saat ini ada tujuh pangkalan yang menjual gas elpiji subsidi 3 kg. "Dalam sepekan ketujuh pangkalan tersebut mendapat jatah 100 tabung gas elpiji subsidi, jadi total ada sekitar 700 tabung gas," jelasnya.
Pasokan 700 tabung setiap pekan tersebut dianggap masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pengguna tabung gas elpiji subsidi. "Saya kira jatah tersebut perlu ditambah, paling tidak 1000 tabung untuk tujuh pangkalan tersebut, sebab di Kecamatan Parenggean saat ini ada 10.000 lebih penduduk, miskin yang menggunakan gas elpiji subsidi," katanya.
Sementara itu, sebelumnya Sales Eksekutif Elpiji Pertamina Kalimantan Tengah, Arya Aditya mengatakan pasokan elpiji 3 kg untuk Kalimantan Tengah setiap harinya berkisar 45.000 sampai 46.000 tabung.
Sedangkan untuk elpiji nonsubsidi yaitu tabung 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg rata-rata 50 ton atau sekitar 50.000 kg per hari dengan distribusi 25 hari dalam sebulan.
Selanjutnya, SPBE mendistribusikan elpiji ke pangkalan-pangkalan yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan. Setiap kabupaten dan kota memiliki kuota masing-masing sesuai yang ditetapkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang disalurkan melalui pemerintah provinsi.
Arya mengatakan, sejauh ini distribusi masih lancar. Hambatan hanya terjadi pada jalur menuju Pangkalan Bun karena ada jembatan yang patah pada Desember 2017 lalu sehingga jembatan darurat yang ada tidak bisa menahan angkutan berat elpiji.
"Untuk harga, HET (harga eceran tertinggi) ditetapkan pemerintah daerah. Kalau ada pangkalan yang terbukti menjual dengan harga di atas HET, akan kami beri sanksi administratif," kata Arya.
Dia menyatakan pangkalan elpiji wajib memasang papan HET. Jika pangkalan menjual elpiji melebihi HET, masyarakat diminta segera melaporkannya ke Pertamina agar segera ditindak. *
Baca juga: Pertamina diminta atasi kelangkaan elpiji di Kaltara
Baca juga: Gas tiga kg di Kendari menghilang
Pewarta: Untung Setiawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018
