Kupang, (ANTARA News) - Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Willem Foni mengemukakan pemerintah mengalokasikan bantuan sosial (bansos) untuk 451.000 kepala keluarga (KK) pada tahun 2018 dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 397.000 KK.

"Bantuan sosial berupa beras ini diberikan kepada keluarga yang masuk empat kategori marginal di antaranya, hampir miskin, miskin, di bawah miskin, dan fakir miskin," katanya di Kupang, Rabu.

Ia menambahkan penerima bantuan ini mendapatkan bantuan beras setiap bulan sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat.

Menurutnya, saat ini terdapat 597.000 keluarga yang wajib mendapatkan bansos. Alokasi bansos tahun 2018 untuk NTT mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 397.000 keluarga.

"Setiap tahun memang alokasinya meningkat. Kita berharap memang 597.000 keluarga ini dapat semua tapi tergantung kondisi keuangan negara," katanya.

Ia mengemukakan alokasi bansos dilakukan untuk mendorong peningkatan status kesejahteraan masyarakat marginal sehingga yang sebelumnya masih kategori fakir miskin bisa naik jadi di bawah miskin.

Dari kategori di bawah miskin naik menjadi miskin, serta kategori miskin naik menjadi hampir miskin. "Untuk masyarakat yang berada di kategori fakir miskin ini yang selalu diasosiasikan dengan angka kemiskinan, tetapi untuk bansos memang harus diberikan kepada empat kategori itu," katanya.

Willem menambahkan, penyaluran bansos ke depan tidak lagi berupa beras melainkan secara non tunai berupa uang. Bantuan non tunai ini, lanjutnya akan segera diujicobakan di Kota Kupang pada Oktober 2018 mendatang sebelum diterapkan untuk 21 kabupaten lainnya di NTT. "Nantinya setiap keluarga diberikan uang Rp110.00 per KK per bulan untuk membeli beras sesuai kebutuhannya," kata Willem. *

 


Baca juga: Dikritik DPR soal bansos, Menkeu tak ambil pusing

Baca juga: Bansos salah sasaran bisa berujung proses hukum


 

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018