Bupati Pesisir Barat Dr H Agus Istiqlal, di Pesisir Barat, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan segera terbentuk satgas penanggulangan konflik satwa liar itu, yang dalam penerapannya harus berkeadilan bagi masyarakat setempat.
"Jangan sampai keputusan atau peraturan yang dibuat hanya berlaku terhadap masyarakat miskin saja, sedangkan dengan mereka yang berkuasa aturan itu tidak berlaku," katanya.
Bupati mengatakan, pada dasarnya baik di hutan maupun laut merupakan tempat masyarakat menggantungkan hidup. Faktanya, acapkali peraturan yang ada membatasi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
"Di dalam hutan itu ada rezeki masyarakat Pesisir Barat, dan faktanya dihalangi oleh peraturan itu, begitu juga di laut. Padahal ada yang lebih parah," katanya pula.
Pembentukan Tim Satgas Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Satwa Liar di Pesisir Barat itu dari hasil pertemuan koordinasi bersama di GOR Cukuh Tangkil Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (24/9).
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Piddinuri hadir dalam pertemuan itu, bersama perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perwakilan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), beberapa lembaga kehutanan, perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan para camat.
Dalam penjelasannya, salah seorang perwakilan BKSDA Provinsi Lampung mengatakan bahwa kegiatan pembentukan satgas dimaksud merupakan buntut dari marak satwa liar yang masuk ke area permukiman warga, sehingga menimbulkan korban jiwa, salah satunya terjadi di Pesisir Barat.
Kegiatan itu juga untuk menyosialisasikan SK Gubernur Lampung tentang tim koordinasi dan tim satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar Provinsi Lampung dan capaian kerjanya.
Baca juga: Sindikat perdagangan satwa liar dilindungi ditangkap
Baca juga: 5 organisasi konservasi internasional selamatkan badak Sumatera
Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
