"Sebanyak 369.356 rekomendasi atau 72 persen, telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan IHPS I-2018 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa.
Moermahadi mengatakan 369.356 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dijalankan tersebut melibatkan keuangan negara senilai Rp143,42 triliun.
Namun, terdapat juga 102.005 rekomendasi (20 persen) yang belum sesuai, 34.354 rekomendasi (6,8 persen) yang belum ditindaklanjuti dan 4.799 rekomendasi (0,9 persen) yang tidak dapat ditindaklanjuti.
BPK secara keseluruhan telah memberikan 510.514 rekomendasi untuk pemerintah, BUMN serta BUMD dan badan lainnya agar dapat bekerja lebih tertib, hemat, efisien dan efektif dalam mengelola laporan keuangan.
Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas 484.963 rekomendasi yang diberikan pada periode 2005-2017 dan 25.551 rekomendasi pada semester I-2018.
"BPK juga memberikan 17 pendapat berupa penilaian dan kesimpulan mengenai kebijakan dan peraturan untuk membantu peningkatan kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujar Moermahadi.
Dalam periode yang sama, BPK ikut menyelamatkan uang atau aset negara secara riil sebesar Rp158,39 triliun, yang terdiri atas penyelamatan uang atau aset negara periode 2005-2017 senilai Rp154,26 triliun dan semester I-2018 sebesar Rp4,13 triliun.
Penyelamatan uang atau aset negara tersebut berasal dari penyerahan aset atau penyetoran kas negara maupun daerah sebesar Rp79,98 triliun, koreksi belanja subsidi Rp49,05 triliun dan koreksi "cost recovery" Rp29,36 triliun.
Untuk bidang penegakan hukum, BPK telah membantu aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK selama periode 2003-2018 dengan melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp45,65 triliun.
Dari total temuan yang dilaporkan tersebut, sebanyak 425 temuan senilai Rp44,05 triliun telah ditindaklanjuti.
Baca juga: Presiden: rekomendasi BPK naikkan kualitas laporan keuangan negara
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
