Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Noak Kapisa, di Jayapura, Rabu, mengatakan ke depan pihaknya akan membicarakan skema seperti apa yang digunakan untuk kepemilikan saham Freeport ini.
"Setelah skema apa yang akan digunakan sudah ditentukan, maka Pemprov Papua akan menyesuaikan, di mana pada prinsipnya sudah ada kepastian bahwa ada kepemilikan saham," katanya.
Menurut Noak, pihaknya memprediksi PT Inalum pasti sudah memiliki agenda tersendiri terkait dengan pembagian saham Freeport.
"Nantinya, entah nominal saham ini akan diberikan berupa tunai atau dicicil, yang pasti Pemprov Papua sudah memiliki konsep tersendiri," ujarnya.
Dia menjelaskan entah cepat atau lambat, yang jelas 10 persen dari 51,23 persen kepemilikan saham PT Freeport ini sudah pasti milik Pemprov Papua bersama masyarakat adat dan para pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018, di mana pengambilalihan saham dilakukan melalui holding industri pertambangan milik negara, PT Inalum (Persero), setelah Kamis (27/9) melakukan perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA), yakni Sales and Purchase Agreement (SPA).
Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen dan Pemprov Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.
Baca juga: Hikmahanto: Penandatanganan SPA Inalum-Freeport McMoran sahkan Indonesia pemilik PT FI
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
