Menegpora: Indonesia Tidak Larang Atlet dari Malaysia

Bandar Lampung (ANTARA News) - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault mengatakan, pemerintah tidak akan melarang jika ada atlet Malaysia yang ingin bertanding ke Indonesia. Adhyaksa juga menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan aksi sweeping (penyisiran) terhadap warga Malaysia sehubungan tindak kekerasan yang dilakukan empat polisi Malaysia terhadap wasit karate Indonesia Donald Luther Colopita. "Kita minta masyarakat tenang dan jangan sweeping," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Bandar Lampung, Kamis. Selama kunjungan kerja itu, Adhyaksa antara lain memberikan kuliah umum di Universitas Lampung serta berdialog dengan jajaran pemuda dan pejabat Lampung. Tindak kekerasan yang dilakukan empat polisi Malaysia terhadap Donald Luther Colopita yang diundang sebaga wasit kejuaraan karate Asia menyebabkan aksi protes dari masyarakat olahraga yang akan meminta boikot pengiriman atlit ke Malaysia. Ia mengatakan, aksi sweeping tersebut tidak sesuai dengan martabat dan kepribadian bangsa. Sebaliknya, kata Adhyaksa, jika ada atlet Malaysia yang datang ke Indonesia maka harus dilindungi sampai ke bandara dan jika perlu diberi kalungan bunga. "Kita harus tunjukan kepada Malaysia bagaimana seharusnya menghormati tamu yang diundang," katanya. "Kita justru harus lindungi (mereka), dan tunjukan kita bukan bangsa yang anarkis," katanya lagi. Namun Adhyaksa mengatakan, ia tidak bisa melarang organisasi olahraga yang memboikot pengiriman atlet ke Malaysia sebagai sikap protes atas tindak kekerasan yang dilakukan empat polisi Malaysia tersebut, sampai ada pernyataan maaf dari Malaysia. Ia mengatakan sikap organisasi olahraga tersebut wajar karena Donald diundang secara resmi sehingga seharusnya dilindungi. Adhyaksa juga heran mengapa Malaysia sulit menyatakan maaf atas kasus tersebut. Ia mengingatkan bahwa Donald diundang secara resmi oleh Malaysia untuk menjadi wasit sehingga seharusnya dilindungi. Malaysia juga perlu meminta maaf karena yang melakukan tindak kekerasan adalah aparat keamanan pemerintah. "Paling tidak minta maaf kepada keluarga Donald," katanya. Jika Malaysia sudah menyatakan maaf, katanya, maka selanjutnya pemerintah Indonesia akan memantau penanganan kasus Donald. (*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007