Palu (ANTARA News) - Ketua DPR RI, Agung Laksono, menilai bahwa masih belum berkurangnya problem di sekitar konversi minyak tanah ke gas (elpiji), merupakan buah dari perencanaan pemerintah yang tidak siap.
"Tengok saja kenyataan di lapangan, akibat tidak serius dalam menyiapkan konversi itu, terjadilah kelangkaan kedua-duanya, baik itu minyak tanah maupun gas," ungkap Agung Laksono di pesawat, sesaat setelah tinggal landas dari Bandara Mutiara, Palu, Sabtu petang, menuju Jakarta.
Termasuk kekurangan dalam proses penyiapan konversi ini, menurut Agung Laksono, ialah menyangkut sosialisasinya ke publik, di dalamnya juga mengenai keuntungan dari fasilitas baru.
"Apalagi tidak diimbangi dengan penyiapan sarana tabung gas yang memadai dan lain lain. Akibatnya, lihat saja, siapa yang tak kasihan melihat rakyat terpaksa antrean panjang menunggu pasokan minyak tanah di mana-mana," kata Agung Laksono yang menceriterakan pula pengalamannya menyaksikan langsung antrean panjang di salah satu kawasan Jakarta Timur, sehari sebelumnya.
Namun begitu, Agung Laksono tidak sependapat dengan usulan, agar konversi minyak tanah ke gas dihentikan.
"Konversi jalan terus. Yang perlu adalah koreksi atas kesalahan perencanaan yang terlanjur terjadi. Dan hal ini jangan berlangsung lama-lama. Cukup dua tiga bulan ke depan, selesai. Jangan masalah ini digantung sampai setahun ke depan lagi. Ini bisa menimbulkan reaksi lebih besar dari rakyat," katanya mengingatkan.
Ia lalu meminta perhatian pemerintah, khususnya Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, agar segera mempercepat memperbaiki kesalahan perencanaan maupun aplikasi konversi di lapangan.
"Kami dari dewan akan terus mengawal proses koreksi ini," demikian Agung Laksono. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
