Wakil Ketua Pansus Perda RZWP3K DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan penambangan timah di perairan Karimun menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga merugikan nelayan.
"Banyak nelayan dan masyarakat pesisir Karimun, khususnya di kawasan operasi pertambangan timah di pesisir Pulau Kundur dan Pulau Karimun, mengeluh karena laut keruh akibat penambangan timah," ujarnya, yang juga anggota legislatif daerah pemilihan Karimun.
Selain itu, penambangan timah juga menyebabkan banyak terumbu karang rusak dan ekosistem punah.
Selama PT Timah, PT Karimun Maining dan PT Unindo beroperasi di perairan Karimun, tidak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir terutama nelayan. Fakta mengejutkan justru ditemukan yakni biota laut rusak dan masyarakat nelayan tetap miskin.
Pansus pun sudah menelusuri kegiatan penambangan di Karimun, dan mewawancarai nelayan.
"Ketika kami menelusuri di sekitar kawasan penambanhan, nelayan menyampaikan bahwa program CSR tidak jelas dan tidak berdampak kepada masyarakat pesisir terutama nelayan," ucapnya.
Iskandar yang juga Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan berharap Gubernur Nurdin Basirun berani mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan tambang di bawah 2 mil.
Gubernur juga diharapkan berani merevisi kebijakan bantuan langsung kepada nelayan dan masyarakat pesisir.
Selama ini perusahaan tidak konsisten dalam memberikan bantuan kompensasi langsung kepada masyarakat nelayan yang berdampak langsung.
"Saya ingin tutup saja tambang timah dibawah 2 mill, dan peta rencana tambang timah dihapus dari laut Kepri terutama di bawah 2 mil. Kami hanya menunggu ketegasan gubernur apakah beliau pro kepada nelayan dan masyarakat pesisir atau tidak," jelasnya.
Ia mengemukakan berdasarkan informasi awal yang diterima anggota pansus, PT Timah memiliki 40 armada kapal keruk, PT Karimun Maining 3 Armada, PT Unindo 4 armada kapal.*
Baca juga: Babel akan pulihkan 18 hektare lahan eks tambang di Bukit Layang
Baca juga: Lokasi bekas penambangan timah jadi sarang nyamuk malaria
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018
