Menteri Amran menjelaskan bahwa seharusnya Bulog dapat menyerap jagung peternak, namun stok dalam negeri sudah dikuasai perusahaan besar melalui sistem ijon atau dibayar dulu.
"Saya berharap Bulog juga menyerap, intinya jangan sampai peternak kecil berteriak, karena saya cek ini ternyata diambilin semua, "diijon", dibayar dulu," kata Amran kepada media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.
Amran menjelaskan keputusan pemerintah mengimpor jagung sebesar 50 ribu sampai maksimal 100 ribu ton bertujuan melindungi pertenak kecil.
Namun demikian, jagung impor digunakan sebagai alat kontrol untuk stabilisasi harga dan akan didistribusikan jika harga pakan mengalami kenaikan tajam.
Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah tidak akan mengeluarkan jagung impor tersebut ke pasar.
Di sisi lain, pemerintah menutup impor jagung sebesar 3,6 juta dengan nilai mencapai Rp10 triliun sejak 2017 yang diikuti ekspor total sebesar 380 ribu ton.
Produksi jagung hingga saat ini tercatat masih surplus 330 ribu ton jika menghitung dari neraca ekspor 380 ribu ton dan impor 50 ribu ton jagung tersebut.
Menurut dia, anomali ini terjadi karena perusahaan-perusahaan besar telah menyerap produksi jagung nasional dan tidak mengimpor gandum untuk campuran pakan.
Pemerintah pun mengeluarkan jatah pasokan jagung untuk perusahaan besar sebanyak 200 ribu ton. Artinya, stok jagung dalam negeri lebih banyak diserap oleh perusahaan besar, daripada peternak kecil.
"Akhirnya peternak kecil berteriak, sementara perusahaan besar diam. Peternak kecilnya berteriak karena tidak pakai gandum. Itu yang tidak dipahami kenapa perlu impor untuk melindungi peternak kecil," kata Amran.
Baca juga: Impor jagung dibuka, Kementan tegaskan produksi tetap surplus
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2018
