"Pemerintah akan melihat apa yang perlu diformulasikan terus agar industri konvensional juga bisa beradaptasi dengan sesedikit mungkin mengorbankan masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018 di Jakarta, Kamis.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa transformasi teknologi bisa menimbulkan solusi namun juga bisa menimbulkan ekses negatif.
Untuk lebih memunculkan dampak positif dari transformasi teknologi, lanjut Menkeu, inklusi keuangan menjadi penting mengingat ekonomi digital cenderung mengesampingkan mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk masuk dunia digital.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi digital masih tertinggal. Sekitar 50 persen masyarakat Indonesia belum masuk dalam ekonomi digital, meskipun Indonesia memiliki beberapa perusahaan unicorn yang dibanggakan.
Sri Mulyani mengatakan tugas pemerintah adalah fokus membangun fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, terutama yang menyangkut konetivitas dan aksesibilitas ekonomi digital.
"Sehingga kalau kita bicara Bukalapak, Go-jek, Tokopedia, mereka bisa masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Mereka mungkin bisa penetrasi dengan cepat, namun harus perlu dibangun infrastruktur agar masyarakat Indonesia bisa included dalam ekonomi digital," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, co-founder dan Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui pemberdayaan ekonomi mikro dengan melibatkan warung tradisional dan toko kelontong sebagai agen Bukalapak.
Ia menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat sekitar 400 ribu agen Bukalapak di seluruh Indonesia dan menyumbang sekitar Rp1 triliun bagi bisnis Bukalapak.
Agen tersebut terutama menyasar masyarakat yang belum familiar dengan cara belanja dalam jaringan (online).
Baca juga: Menkeu berharap perbankan kreatif dan inovatif
Baca juga: IBEX 2018 bahas revolusi teknologi pada perbankan
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2018
