Budi yang ditemui usai pembukaan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) yang bertajuk “Peran Badan Litbang Perhubungan dalam mendukung Pembangunan Sektor Transportasi” di Jakarta, Selasa, mengatakan badan tersebut merujuk pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
“Sebagai contoh sekarang di Kemenkeu ada Badan Kebijakan Fiskal. Dia ‘kan enggak ada Litbang jadi dia hanya beri rekomendasi bagi Kemenkeu. Semua Ditjen itu dasar penggodokan regulasinya dari sana karena memang Kemenkeu sarat dengan regulasi,” katanya.
Budi menilai untuk penelitian transportasi bisa bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT) atau universitas-universitas.
“Bisa juga kita bekerja dengan universitas, makanya kita ingin berpikir lebih tajam, misalnya Perhubungan Udara bisa kerja sama dengan Universitas Indonesia, Perhubungan Laut dengan Universitas Diponegoro dan sebagainya atau dengan Kemenristek,” katanya.
Untuk itu, menurut dia, pembangunan laboratorium khusus Balitbang masih dipertimbangkan karena bisa memanfaatkan laboratoium-labpratorium milik universitas yang di dalamnya sudah dikembangkan banyak penelitian.
“Ini ‘kan memang ada dua pemikiran. Bisa juga laboratorium itu kita berikan ke Ristek, sehingga di tempat kita kebijakan atau konsep-konsep berpikir karena kalau semua bikin laboratorium semua akan di mana-mana ada laboratorium,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Balitbang Kemenhub Sughardjo menilai laboratorium merupakan kebutuhan mendesak, namun terbentur anggaran.
“Sebetulnya sudah dirasakan kebutuhan mendesak lama, kalau Libbang membangun laboratoirum anggaran 2019 itu tidak ada,” katanya.
Sementara itu, Sugohardjo mengaku telah membuat peta jalan secara lengkap tentang laboratorium tersebut dengan bekerja sama pihak lain.
“Kalau itu belum bisa terwujud kita bersinergi dengan orang di luar Kemenhub mengembangkan alat-alat, seperti dengan ITS, prototype sudah ada laboratorium dan ahlinya,” katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2018
