"Ya senang mas, soalnya kalau pemerintah yang mengurus kan pasti memikirkan masyarakat juga. Beda sama pihak swasta," tutur salah satu warga Muara Angke, Suwardi, di Jakarta, Rabu.
Suwardi merasa pemerintah bisa berlaku adil dalam pemanfaatan pulau reklamasi, khususnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan warga pesisir Jakarta.
"Kalau swasta yang kelola, kami khawatir akan digusur karena (kampung) ini kan kawasan padat dan kumuh. Mereka kan tidak mau kawasannya berdampingan dengan kawasan kumuh, maunya lihat pemandangan yang bagus," pungkas Suwardi menegaskan.
PT Jakarta Propertindo, sebuah BUMD DKI Jakarta, menyatakan kesiapannya dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi di Teluk Jakarta usai mendapat penugasan melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 120/2018.
Penugasan meliputi pengelolaan lahan kontribusi dan pelaksanaan kerja sama meliputi pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas umum di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G sesuai yang diamanatkan dalam Panduan Rancang Kota.
Adapun yang dimaksud sarana-prasarana dan utilitas umum di antaranya adalah air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan transportasi.
Menyikapi hal ini, salah seorang warga lainnya yaitu Fendi berharap pengelolaan yang dilakukan pemerintah bisa membantu warga pesisir Jakarta memenuhi kebutuhan hidup mereka.
"Kami mintanya tidak neko-neko, hanya minta sandang pangan tercukupi. Lahan pekerjaan juga ada. Kalau bergantung sebagai nelayan susah hidupnya," pungkas Fendi.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
