“Nota kesepahaman ini bisa menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti kasus pengaturan skor yang belakangan ramai dibahas di masyarakat,” kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gatot Broto, ketika dihubungi, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, nota kesepahaman kedua instansi ini diharapkan akan ditandatangani Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dalam beberapa pekan ke depan. “Saat ini kepala Kepolisian Indonesia sedang berada di Australia. Sepulang dari sana diharapkan bisa ditandatangani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, isi nota kesepahaman ini berlaku untuk semua cabang olahraga, juga dari aspek pembinaan, kejahatan atau kecurangan dalam olahraga hingga penindakan dalam kasus-kasus keributan pendukung atlet atau tim olahraga.
Di Indonesia, kasus-kasus kerusuhan massal --bahkan berujung kematian-- akibat ulah dan bentrok pendukung tim sepakbola sudah terjadi berkali-kali. Pada bentuk berbeda, terjadi juga vandalisme dan perusakan fasilitas publik, misalnya perusakan kereta api, dan lain-lain.
“Isinya lebih pada pembinaan. Namun soal hukum kami serahkan kepada pihak Kepolisian Indonesia,” ujarnya.
Terkait kasus pengaturan skor yang terjadi di Liga 2, Broto menilai pelaku pengaturan hasil pertandingan seharusnya bisa diseret ke ranah hukum, karena praktik ini bisa disamakan dengan kasus suap.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dia menilai pelaku pengaturan pertadingan bahkan bisa ditindak tanpa perlu menunggu pelaporan. Pengaturan skor pertandingan juga diatur dalam UU Nomor 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap, termaktub di dalam pasal 2-pasal 5.
Salah satu kasus tentang ini ini terungkap dari pengakuan seorang anggota Komite Eksekutif PSSI berinisial H. “Pengakuan ini bisa menjadi momentum yang bagus bagi PSSI untuk memperbaiki kredibiltasnya,” kata dia.
Baca juga: Manajemen Borneo bantah terlibat pengaturan skor
Baca juga: PSSI bentuk komite khusus berantas pengaturan skor
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
