Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono berpendapat langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan "intervensi" untuk menyelesaikan konflik antara BPK dan Mahkamah Agung (MA) tepat, daripada persoalan dibiarkan berlarut-larut yang mengakibatkan krebilitas lembaga-lembaga pemerintah terganggu.
"Saya kira sebagai sesama pimpinan lembaga negara tidak ada salahnya," kata Agung di Bandar Lampung, Minggu, seusai melakukan Safari Ramadhan.
Agung mengemukakan kalaupun pertemuan antara Presiden dan pimpinan BPK dan MA berlangsung informal, namun hal itu tetap penting karena konflik antar lembaga negara akan bisa dituntaskan.
"Walaupun dilakukan secara informal, yang penting persoalan selesai karena jika berlarut-larut akan mengganggu kredibilitas lembaga negara di mata publik," katanya yang didampingi Staf Khususnya, A Ristanto.
Daripada persoalan diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan--karena BPK telah melaporkan Ketua MA Bagir Manan ke Mabes Polri--maka lebih baik diselesaikan di luar proses hukum (out of court), katanya.
"Karena itu, langkah Presiden sebagai mediasi tepat untuk mempertemukan pimpinan BPK dan pimpinan MA," katanya.
Agung mengemukakan, pihak yang juga paling memungkinkan untuk menjadi mediasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
"Namun peran mediasi itu telah dilakukan oleh Presiden. siapa pun yang melakukan mediasi, yang penting persoalan bisa diselesaikan," katanya.
Agung mengkhawatirkan jika persoalan dibiarkan berlarut-larut, maka kredibiliats lembaga negara akan buruk di mata publik.
"Jangan-jangan setelah BPK melaporkan MA ke Mabes Polri, MA kemudian melakukan hal yang sama. Dikhawatirkan nanti sama-sama ke polisi. Padahal apa benar persoalan tak bisa diselesaikan melalui jalur di luar hukum dan pengadilan," katanya.
Karena itu, persoalan kedua lembaga negara harus segera diselesaikan dan mediasi. Satu hal yang penting adalah perlunya semua lembaga negara dapat diakses oleh BPK.
"Jangan ada kesan seolah-olah menghindar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengemukakan, pihaknya akan bertemu dengan pimpinan MA untuk membicarakan persoalan konflik tersebut.
"Juga untuk mempertanyakan mengapa MA tidak mau diaudit oleh BPK. Ada apa sebenarnya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
