Kegiatan rutin tahunan tersebut dipusatkan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, dengan mengikutsertakan seluruh pejabat eselon I dan II kantor pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh hingga Papua.
Video conference diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sepanjang 2018 pada instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. "Laporan tersebut mencakup pencapaian program strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian program strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resmi yang diterima Antara.
Penyampaian laporan dibagi dalam enam regional antara lain Regional I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara) dimana penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, Regional II (seluruh Provinsi di wilayah Sulawesi) penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Bagian Utara, Regional III (seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan) penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.
Sementara itu, Regional IV (Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali) penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Regional V (seluruh provinsi di wilayah Jawa), penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, danRegional VI (seluruh provinsi di wilayah Sumatera) penyampaian laporannya diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga mengapresiasi bahwa pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen, Belanja Negara mencapai 97 persen dan defisit atau primary balance di bawah 2 persen sejak 2012.
Baca juga: Menkeu: ketiadaan APBN-P 2018 turunkan frekuensi revisi DIPA
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2018
